Dunia Energi Logo Minggu, 17 Desember 2017

Sistem Online Proses Administrasi Dorong Efisiensi KKKS, Tapi Bukan Insentif

JAKARTA – Rencana perubahan sistem dalam pengajuan insentif impor barang operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKSS) secara online dinilai akan menciptakan modernisasi yang berujung pada efektifitas.
Sammy Hamzah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan selain lebih efektif,  sistem tanpa tatap muka tersebut juga seharusnya lebih menata proses rumit dalam mengurus administrasi yang kerap kali menghantui para pelaku usaha, sehingga bisa mendukung target efisiensi yang diinginkan.
“Apapun yang menggunakan online,  apabila sudah bisa diterima dengan baik di kita (pelaku usaha) pasti akan lebih efisien dan disambut baik oleh investor,” kata Sammy kepada Dunia Energi, Senin (20/11).
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada 2018 akan menerapkan sistem baru yang saat ini tengah dikembangkan oleh PengeIoIa Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) dalam rangka permohonan insentif fiskal bagi KKKS.
Dengan adanya sistem baru yang berbasis online diyakini akan ada penghematan dari sisi waktu dalam proses administrasi yang awalnya membutuhkan waktu sekitar 48 hari untuk mendapatkan masterlist menjadi paling tidak 24 hari saja.
Sistem baru tersebut akan mulai diaplikasikan pada akhir semester pertama 2018.
Sammy menegaskan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi bukanlah bagian dari insentif. Insentif dalam industri migas merupakan insentif komersial yang bisa memperbaiki keekonomian proyek.
“Kalau ini (sistem online) lebih seperti kemudahan berbisnis,” tukasnya dia.
Untuk itu Sammy meminta pemerintah tetap membuka pintu pemberian insentif untuk memperbaiki keekonomian.
Selain itu, pemerintah juga diingatkan penggunaan sistem online bukan tanpa risiko. Penggunaan sistem online akan sangat bergantung pada teknologi. Untuk itu setiap KKKS dan unsur pemerintah juga harus siap terhadap penerapannya ke depan.
Dalam mempersiapkan sistem baru tersebut harus bisa melakukan berbagai simulasi jika terjadi permasalahan pada sistem.
Sammy meminta pemerintah mempunyai rencana cadangan sebagai antisiapasi terjadinya masalah teknis. Karena jika tidak maka yang terjadi adalah kembali dalam kondisi inefesiensi.
“Pemerintah menjamin sistemnya reliable dan jika ada masalah harus ada plan B untuk mengatasi sementara.  Jangan sampai sistem macet total. misal jika terjadi masalah di sistem onlinenya,” kata Sammy.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)