Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

Setelah Sumatera, PLN-ADB Perkuat Listrik Indonesia Timur

JAKARTA – PT PLN (Persero) akan menggunakan dana pinjaman Asian Development Bank (ADB) senilai US$ 600 juta dengan jaminan pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan Sumatera, sekaligus memperluas penetrasi jaringan tenaga listrik dalam mendukung implementasi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt (MW).

Hal ini diungkapkan Nicke Widyawati, Direktur Perencanaan Korporat PLN disela penyerahan Dokumen Pemberian Jaminan Pemerintah atas pinjaman langsung oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin.

“Pemberian jaminan pemerintah pada direct lending ini sangat membantu PLN dalam merealisasikan program 35 ribu MW. Dana pinjaman akan digunakan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera, sehinga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi,” ungkap Nicke.

Setelah berjalan di Sumatera, PLN dan ADB berencana untuk memperluas cakupan ke sistem kelistrikan Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian Tengah, dan Jawa-Bali. Dengan demikian, PLN secara bertahap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.Untuk Implementasi proyek awal akan berlangsung selama lima tahun yakni 2015-2019 dan akan dilakukan monitoring indikator kinerja yang menentukan besaran penyerapan pinjaman.

Lingkup program 35 ribu meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Tinggi (TT) sepanjang 19.305 kilo meter sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 18.200 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 19.300 kms, dan trafo sebesar 6.987 Mega Volt Ampere (MVA).

Menurut Nicke, program 35 ribu MW memerlukan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok listrik kepada seluruh pelanggan. Skema pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah yang berbasis hasil ini merupakan salah satu terobosan untuk menjawab kebutuhan pendanaan bagi PLN dalam membangun infrastruktur transmisi dan distribusi.

Pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah berbasis hasil merupakan yang pertama di Indonesia, dan pertama di dunia untuk sektor energi.(AT)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)