JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta semua jajaran kementerian ESDM dari eselon 3 hingga ke eselon 1 ikut mengawal penyerapan anggaran. Serta meminta proses penyerapan anggaran di kementeriannya dipercepat.

“Kalau bisa dilaksanakan seawal mungkin sehingga bukan penyerapan cepat tapi kualitas dari barang dan jasa di beli lebih baik karena kalau kontrak di tandatangani bulan Juni-Juli masa kerjaanya sisa 5-6 bulan akhirnya berantakan,” kata Jonan saat menyaksikan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa di Kementerian ESDM, Kamis (26/1).

Pada tahap pertama kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2017 total paket yang ditandatangani sebanyak 4 kontrak pilihan dan 130 kontrak. Secara keseluruhan total paket tahap I sebanyak 134 kontak dengan nilai Rp284 miliar.
Khusus untuk empat paket pilihan ditujukan untuk kontrak pada Direktorat Jenderal EBTKE yang diperuntukan untuk proyek pembangunan PLTS tepusat di Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp31,2 miliar, Badan Pengembangan SDM untuk proyek pengadaan makanan di Jawa Tengah Rp5,8 miliar.

Kemudian untuk Litbang ESDM untuk proyek injeksi CO2 di Sulawesi Selatan Rp4,47 miliar dan Badan Geoglogi ESDM untuk proyek mobilisasi peralatan pengeboran di Alor NTT dengan nilai Rp1,48 miliar.

Jonan mengungkapkan total kontrak ditandatangani belum mencapai 10% dari pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2017 sebesar Rp7,02 triliun. Dalam penyerapan anggaran jajaran kementerian ESDM diminta untuk jeli dan memilah program karena harus dipastikan program yang dijalankan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kalau emang tidak bisa dilakukan jangan. contoh membangun SPBG, di satu lokasi karena jaringan atau pasokan gas nya tidak ada jadinya manfaatnya tertunda, lebih baik dipakai yang sudah siap,” tutup Jonan.(RI)