JAKARTA – Persetujuan nilai perhitungan nilai valuasi aset PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai syarat terakhir pembentukan holding BUMN migas yang menjadikan PGN sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero) ditargetkan diberikan pada akhir minggu ini.

Nicke Widyawati, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, mengatakan setelah perhitungan selesai dan ada persetujuan dari Kementerian Keuangan maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina bisa langsung dilakukan.

“Kami rencanakan bulan ini, pada 16 Maret ya (persetujuan Kemenkeu). Setelahnya kami langsung RUPS, Senin,” kata Nicke ditemui di Kantor Pertamina Jakarta, Senin (12/3).

Persetujuan terhadap hasil perhitungan valuasi saham pemerintah pada PGN diperlukan sebelum pengalihan (inbreng) saham pemerintah pada PGN ke Pertamina resmi dilakukan. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) masih mengkaji hasil perhitungan tersebut.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengalihkan (inbreng) seluruh saham pemerintah di PGN sebesar 57% ke Pertamina sebagai penambahan modal negara. Selanjutnya PGN akan menjadi anak usaha Pertamina.

Menurut Nicke, dengan digelarnya RUPS Pertamina, secara resmi sudah ada pengalihan saham dari PGN ke Pertamina, dan PGN menjadi anak usaha Pertamina.

“Prosesnya bagaimana pemerintah mau memberikan saham PGN ke Pertamina dan Pertamina menerima dan ijab kabul terjadi,” tukas dia.

Nicke mengatakan  tujuan utama pembentukan holding BUMN migas sesuai dengan amanat pemerintah adalah terjadi integrasi usaha antara PGN dan anak usaha Pertamina yang memiliki bidang usaha sejenis, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas).

“Ada integrasi formal, ada integrasi operasional. Yang paling penting sekarang integrasi operasional,” kata Nicke.

Integrasi Pertamina dan PGN harus memiliki nilai tambah, terutama di bisnis gas harus lebih optimal. Pengembangan infrastruktur menjadi fokus utama yang akan dikembangkan  holding BUMN migas ke depan.

“Dengan masuknya ini (PGN), harus jadi nilai tambah dan investasi menjadi lebih optimal. khususnya infrastruktur. Downstream dan upstream,” tandas Nicke.(RI)