Dunia Energi Logo Jumat, 20 Oktober 2017

Rencana Pengendalian BBM Subsidi Tidak Konsisten dan Meresahkan

JAKARTA  – Berbagai rencana pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diungkapkan pemerintah, terkesan tidak konsisten dan saling berbeda satu sama lain tanpa menyentuh akar persoalan, sehingga menimbulkan keresehan di masyarakat.  

Penilaian ini diungkapkan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi’ Munawar di Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2013. Seperti diketahui, selain akan menaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga akan menerapkan pembatasan konsumsi BBM bagi masyarakat.

Mulai Juli 2013 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina akan mengoperasikan alat kendali BBM. Pada tahap awal, pemasangan alat kendali akan dilakukan di Jakarta, untuk kendaraan dinas.

Pembatasan lebih dulu diberlakukan pada kendaraan dinas, karena sudah ada payung hukumnya. Yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013.

Namun menurut Rofi’ adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yang diikuti pembatasan konsumsi ini, justru menunjukkan pemerintah tidak konsisten dan berakibat meresahkan masyarakat. “Pemerintah terlampau sering mengeluarkan wacana yang meresahkan dan tidak konsisten,” ujarnya.  

Hal ini, kata Rofi’, menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan matang, dalam rangka pengurangan subsidi BBM. “Ironinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan hari ini dan besok tidak sama, selain itu satu sama lain tidak sependapat,” tambahnya.

Ia mencontohkan pernyataan Menteri ESDM, Jero Wacik pada Rabu, 15 Mei 2013, yang membantah pernyataan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Susilo Siswoutomo. Sebelumnya, Susilo mengatakan pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor 0,7 liter per hari, dan mobil 3 liter per hari.

Sebelumnya, kata Rofi’, pemerintah juga telah menebar wacana akan menaikan harga Rp2.000 per liter bagi BBM jenis premium, dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter. Juga akan menaikkan harga BBM subsidi jenis solar Rp1.000 per liter, dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter.

“Padahal rencana pemerintah menaikkan harga solar menjadi Rp 5.500 per liter maupun premium menjadi Rp 6.500 per liter tidak cukup menghemat anggaran,” tandas wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Menurut Rofi’, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu hanya akan mengerem pembengkakan anggaran subsidi pemerintah. Tingginya konsumsi BBM bersubsidi tidak akan dapat diatasi, jika tidak ada usaha serius pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif dan konversi BBM ke energi lain.

“Pembengkakan subsidi BBM sebenarnya merupakan dampak akhir dari kebijakan energi pemerintah yang stagnan selama ini,” tukasnya.

Pemerintah Tidak Sensitif

Lebih lanjutm, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini menambahkan, jika benar kenaikan harga BBM disertai dengan pembatasan sesuai mekanisme penjatahan 0,7 liter per hari untuk sepeda motor dan mobil 3 liter per hari, berarti pemerintah telah kehilangan sensitifitas dalam menerapkan kebijakan publik.

Menurutnya, kebijakan itu akan memukul aktivitas masyarakat, dengan semakin tingginya biaya konsumsi dan rendahnya mobilitas masyarakat. Sebaiknya pembatasan tidak dilakukan dengan menerapkan penjatahan, namun memindahkan pola konsumsi masyarakat ke BBM non subsidi dan edukasi yang intensif.

“Bisa dibayangkan akan terhambatnya aktivitas logistik maupun mobilitas masyarakat yang secara rutin antar kota dan jarak jauh,” terangnya.

“Pemerintah seharusnya menekan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi yang masih sangat marak terjadi, sebab apabila penyimpangan subsidi dapat ditekan, maka akan dapat mengurangi kebocoran kuota BBM bersubsidi.” tegas Rofi’ lagi.

Ia pun memprediksi, kenaikan harga BBM bersubsidi secara umum akan berdampak signifikan terhadap inflasi, dan memukul daya beli masyarakat. Kondisi ini tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Program pembatasan yang telah dijalankan oleh pemerintah sangat lemah sehingga tidak akan berdampak signifikan dalam upaya mengurangi pembengkakan kuota BBM bersubsidi,” pungkasnya.

(Abdul Hamid / duniaenergi@yahoo.co.id)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)