JAKARTA – Kementrian ESDM mendapat rapor merah dalam pengelolaan BBM bersubsidi. Kementrian yang dipimpin JeroWacik ini dinilai tak berhasil menjalankan berbagai program pengendalian BBM bersubsisi. Akibatnya anggaran tiap tahun terus tertekan sehingga selalu dilakukan anggaran perubahan (APBN-P). “Kita sudah kasih kesempatan untuk Kementerian ESDM untuk mengelola BBM. Hasilnya nol,” ujar Ketua Badan Anggaran K Ahmadi Noor Supitdalam rapat kerja di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, hari ini
Menurut Ahamadi, tak ada kebijakan yang dilakukan Kementrian ESDM yang benar-benar berdampak pada pemakaian BBM bersubsisidi sehingga setiap tahun selalu dilakukan pembahaasan APBN-P karena lonjakan BBM bersubdisi. Ia menyebutkan akan mengundang Kementrian ESDM untuk hadit dalam rapat pemebahasan APBN-P.
“ Kementrian ESDM harus menjelaskan di depan Banggar meski telah melakukakannya pada rapat kerja dengan komisi terkait,” Ahmadi menegaskan
Dalam APBN-P 2014, pemerintah menaikkan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan BBN dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.

Kenaikan anggaran subsidi memaksa pemerintah untuk memangkas belanja K/L di APBN-P 2014 sebesar Rp 100 triliun. Beberapa K/L yang mendapatkan pemotongan anggaran signifikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Rp 22,746 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 10,508 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 10,150 triliun, Polri Rp 5,780 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 5,460 triliun, Kementerian Pertanian Rp 4,422 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 4,399 triliun. (IT/dunia-energi@yahoo.co.id