Dunia Energi Logo Jumat, 17 Agustus 2018

Presiden Diminta Segera Putuskan Direktur Utama Pertamina Definitif

JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menetapkan direktur utama PT Pertamina (Persero). Selain menyebabkan kondisi perusahaan tidak sehat, ketiadaan direktur utama definitif membuat berbagai kebijakan strategis tidak dapat terlaksana.

“Lebih dari tiga bulan Pertamina dipimpin pelaksana tugas, mestinya enggak boleh lebih dari tiga bulan. Kelemahan pelaksana tugas itu enggak boleh ambil kebijakan strategi. Artinya ada urgensi untuk segera menetapkan direktur utama Pertamina,” Fahmy Radhi, pengamat energi Universitas Gadjah Mada kepada Dunia Energi, Jumat (10/8).

Menurut Fahmy, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dan dipenuhi para calon direktur utama. Pertama harus profesional. Ini misalnya,  ditunjukan dari pengalaman  sebagai top management di suatu perusahaan atau lembaga migas.

Kedua harus punya integritas. “Karena aset yang dikelola Pertamina ribuan triliun, kalau tidak akan mudah tergoda,” kata Fahmy.

Apalagi mafia migas juga masih ada, temasuk di dalam Pertamina. Jika tidak ada integritas dan independen maka dirut nantinya akan sulit menolak godaan. “Integritas juga membuktikan belum pernah diperiksa kejaksaan polisi atau KPK. Kalau pernah diperiksa ya ada indikasi namanya,” ungkapnya.

Sejauh ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perwakilan pemerintah pemilik mayoritas saham Pertamina masih belum menetapkan siapa yang mengisi pos dirut Pertamina.

Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Strategis dan Media, mengatakan keputusan dirut definitif sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo.
“Nanti setelah presiden putuskan dan kasih tahu Ibu Menteri (BUMN) akan langsung ada RUPS,” kata Fajar.

Ada dua nama yang mencuat dan menjadi calon kuat untuk mengisi kursi panas Pertamina sepeninggalan Elia Massa Manik lebih dari tiga bulan lalu. Keduanya adalah Nicke Widyawati, Plt Dirut Pertamina dan Amien Sunaryadi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Baca juga  Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba Lampaui Target

Menurut Fahmy, dua nama tersisa memiliki kapasitas untuk jadi Dirut, hanya tinggal mana yang mau diprioritaskan. Apabila prioritasnya peningkatan produksi dan pendapatan perusahaan maka Nicke lebih tepat dan diunggulkan. “Amien sebagai Kepala SKK Migas prestasinya enggak begitu bagus. Indikatornya produksi lifting selalu turun, sepertinya enggak ada upaya,” kata dia.

Namun jika prioritas pemerintah membangun governance dan keterbukaan serta bertujuan untuk menghilangkan mafia migas di Indonesia maka nama yang lebih tepat adalah Amien. Apalagi Amien memiliki rekam jejaknya yang pernah menjadi komisioner KPK untuk membangun governance.

“Dia berhasil membangun governance, tata kelola yang baik di SKK Migas, sehingga dulu SKK Migas sarang mafia sekarang lebih bersih,” ungkap Fahmy.

Apapun alasannya Dirut harus segera ditetapkan karena berbagai persoalan manajemen dan masalah lain harus cepat diselesaikan Pertamina. “Banyak masalah krusial yang harus ditangani Pertamina, misalnya pengalihan Blok Rokan dan blok terminasi lain. Ini harus segera ditetapkan direktur definitif,” tandas Fahmy.(RI)

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.