JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta segera memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama, pasca pemberhentian Archandra Tahar.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, mengatakan menteri definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor ESDM.

“Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM,” kata Faby, Selasa (16/8).

Dia menekankan, penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (PLT) kiranya tidak berlangsung terlalu lama.

“Luhut juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM, dan diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral, melalui kepemilikannya pada PT Toba Bara Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batu bara, blok migas, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu,” ungkap Fabby.

Menurut Fabby, sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik. Dalam dua tahun mendatang  terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2015 yang dapat dirubah karena statusnya yang hanya berupa Peraturan Menteri.

Di sektor minerba, kata Fabby, terdapat peluang terkait dengan renegosiasi kontrak-kontrak tambang dan PKP2B dan keberlanjutan penataan IUP yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC) dimana terdapat tunggakan PNBP senilai 25 triliun yang tidak dibayarkan oleh pemegang IUP dan PKP2B, serta harga pembangkit mulut tambang, serta kebijakan hilirasasi.

Fabby berharap Presiden Jokowi memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi. Menteri ESDM yang hendak dipilih kiranya sosok yang teruji, berpengalaman, dan berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik.

“Kami juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari,” tandas Faby.(RA)