JAKARTA – PT PLN (Persero) masih berminat menambah wilayah kerja panas bumi (WKP) penugasan dari pemerintah. PLN berencana mengajukan proposal pengelolaan WKP pada Februari 2018.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, menegaskan minat untuk mengelola WKP tidak pernah luntur, jika pemerintah memberikan kepercayaan kepada PLN selama memberikan efisiensi terhadap operasional perusahaan.

“Ya bulan depan kami ajukan (WKP penugasan). Kalau dikasih kami kerjakan,” kata Sofyan kepada Dunia Energi, akhir pekan lalu.

Sofyan belum bisa memastikan berapa WKP yang akan diajukan PLN untuk dikelola. Pasalnya, pemberitahuan resmi mengenai WKP mana saja yang dipersiapkan untuk dilelang maupun untuk penugasan belum secara resmi diterima PLN.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), mengungkapkan ada lima WKP yang disiapkan pemerintah untuk dilelang ataupun menjadi WKP penugasan dengan total kapasitas 270 megawatt (MW).

Kelima WKP tersebut adalah WKP Telaga Ranu di Maluku dengan kapasitas 60 MW; WKP Gunung Pandan di Jawa Timur berkapasitas 20 MW; WKP Suwawa di daerah Sulawesi Tengah, Palu berkapasitas 20 MW dan WKP Lainea di Sulawesi Tengah berkapasitas 10 MW.
“Serta WKP Wab Salit di Gorontalo berkapasitas 160 MW. Persoalannya di demand, jadinya sementara 2 x10 MW atau 20 MW,” kata Rida.

Menurut Rida, saat ini belum ada proposal pengajuan resmi dari PLN, namun ada beberapa WKP yang sudah mulai dibahas. Untuk bisa memberikan penugasan kepada badan usaha tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Ada proses yang tetap harus dilalui untuk memastikan rencana maupun kemampuan badan usaha tersebut baru kemudian disetujui.

“Yang 2018 sudah kami siapkan, baik WKP penugasan maupun pelelangan. Lelang sama penugasan itu fakultatif, diminta dulu (persetujuan) ke beliau (Menteri ESDM),” tandas Rida.(RI)