Dunia Energi Logo Sabtu, 16 Desember 2017

PKS: Tarif Listrik 1.300 VA Tidak Perlu Naik

Anggota Komisi VII DPR dari FPKS, Rofi’ Munawar.

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rofi’ Munawar menilai, pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan tarif listrik untuk konsumen yang menggunakan tegangan 1.300 VA.

Menurut Rofi’, mestinya pemerintah hanya menaikkan tarif listrik untuk konsumen pengguna tegangan 1.300 VA keatas. Mengingat pengguna 1.300 VA bukan hanya golongan mampu, tetapi didominasi konsumen rumahtangga, yang juga sudah merambah kelas menengah ke bawah.

Selain itu, sebelum mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif listrik, pemerintah dan PT PLN mestinya lebih dulu bersungguh-sungguh meningkatkan efisiensi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui kebijakan energy mix yang tepat, pemenuhan alokasi gas untuk pembangkit PLN, serta percepatan penyelesaian pembangkit FTP tahap I dan II.

“Pemerintah seharusnya lebih dulu secara serius menurunkan losses dengan meningkatkan investasi di bidang sistem jaringan kelistrikan dan menghindari pembebanan carry over (pengalihan pembengkakan biaya, red) dari tahun sebelumnya,” imbuh Rofi’ di Jakarta, Selasa, 1 Januari 2013.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kenaikan tarif listrik sebesar 4,3% untuk pengguna 900 VA keatas, berlaku mulai 1 Januari 2013. FPKS menolak kebijakan itu, dengan alasan penggunanya bersegmen rumah tangga mencapai 5,7 juta pelanggan atau 11% dari total pelanggan.

”Fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan tarif listrik bagi pengguna 1300 VA, mengingat segmen rumah tangga pengguna 1300 VA sebanyak 5,7 juta pelanggan atau 11% dari total pelanggan. PKS memberikan catatan keberatan (minderheit nota) atas kebijakan kenaikan TTL untuk pengguna 1300 VA yang kami nilai masih bisa dimungkinkan tidak terjadi,” papar Rofi.

Menurutnya, pemerintah beralasan kenaikan tarif dibutuhkan untuk menekan subsidi listrik yang angkanya telah menembus Rp 90 triliun. Selain itu, kenaikan tarif dilakukan demi meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia yang baru 75%. “Mestinya pemerintah bisa melakukan hal lain, sebelum memilih kebijakan itu,” tandasnya.

(CR – 1 / duniaenergi@yahoo.co.id)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)