JAKARTA – Pengalihan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero) kepada PT PLN (Persero) dinilai akan menimbulkan beban negara. Apalagi kinerja keuangan PLN relatif kurang sehat dengan beban utang yang terbilang besar.

Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), mengatakan sesungguhnya badan usaha milik negara (BUMN) didirikan untuk memberikan kontribusi pemasukan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan justru sebaliknya menjadi beban.

Dua tahun terakhir ini, Kementerian BUMN sudah mengalokasikan lebih dari Rp100 triliun lebih dalam bentuk Penyertaan Modal Negara ke PLN,  jauh lebih besar dari dana kesehatan untuk masyarakat.

“Entah mengapa Menteri BUMN bisa punya pemikiran untuk mengalihkan aset yang sehat masuk ke PLN  yang sedang kurang sehat mengingat beban utang yang besar. Serta beban tanggung jawab yang besar terkait pembangunan infrastruktur transmisi listrik 35 ribu megawatt (MW),” kata Ferdinand kepada Dunia Energi, Senin (8/8).

Menurut Ferdinan, kondisi PLN saat ini yang sangat berat beban untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan pada akhirnya akan menggunakan aset PGE menjadi jaminan utang. Padahal semestinya, Kementerian BUMN harus lebih mendukung penguatan Pertamina yang saat ini menjadi BUMN paling sehat ditengah badai ekonomi yang ada.

“Pertamina masih mampu memberikan kontribusi bagi negara dan mampu menjaga kondusifitas bangsa dari penugasan yang diterima dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ke seluruh pelosok negeri. Bahkan ke wilayah terpencil yang belum ada listriknya,” tandas Ferdinand.(RA)