Menteri ESDM Ignasius Jonan mengisi tangki bensin sepeda motor yang menandai beroperasinya SPBU Kompak di Pulau Nias, Sumatera Utara, Kamis (6/12).

NIAS – PT Pertamina (Persero) menuntaskan penugasan negara dalam rangka merealisasikan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga periode 2018. Penuntasan program BBM satu harga ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) kompak di Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara dan Hibala, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Pertamina Retail, mengatakan pada 2018 total yang menjadi penugasan kepada Pertamina adalah membangun lembaga penyalur di 67 titik atau lokasi.

“Penugasan yang diberikan negara ke Pertamina untuk program BBM satu harga untuk 2018 ada 67 lokasi, hari ini sudah selesai semua,” kata Mas’ud disela peresmian SPBU Kompak Sitolu Ori, Pulau Nias, Sumatera Utara, Kamis (6/12).

Kedua SPBU Kompak yang mulai beroperasi memiliki kapasitas total 15 ribu liter masing – masing untuk SPBU Sitolu Ori 10 ribu liter untuk Premium dan Solar masing-masing 5 ribu liter. Kemudian untuk SPBU Hibala masing berkapasitas 5 ribu liter premium.

Menurut Mas’ud, sebelum adanya BBM satu harga masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam. Untuk Premium di Sitolu Ori harga sebelumnya sebesar Rp7.500 per liter dan Solar Rp7.000 per liter. Selain itu, dibutuhkan waktu setidaknya 30 menit untuk bisa membeli BBM dengan berkendara. Itu pun bisa menghabiskan setidaknya dua liter bensin.

Untuk harga BBM di Hibala sebelum adanya BBM satu harga adalah sebesar Rp12.000 per liter. Jika di Sitolu Ori sudah menggunakan dispenser maka SPBU di Hibala masih menggunakan canting ini tidak lepas dari lokasi SPBU yang berada di pesisir laut sehingga konsumen juga didominasi oleh para nelayan.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah tidak akan ragu untuk memastikan BBM satu harga benar-benar bisa diimplementasikan dan dirasakan seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diminta aktif dalam memetakan lokasi mana yang masyarakatnya belum menerima BBM satu harga.

Hanya Jonan mengingatkan bahwa jarak antar SPBU BBM satu harga juga jangan terlalu dekat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta tidak mempersulit calon investor, utamanya adalah dari sisi perizinan.

Hingga saat ini belum ada rencana penambahan titik lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga. Tapi apabila ada permintaan dan setelah dievaluasi layak maka bukan tidak mungkin lokasi BBM satu harga akan bertambah di tahun depan. Pada 2019 sudah ditetapkan 29 lokasi pelaksanaan BBM satu harga.

“Kalau kurang kita tambah lagi, apakah ditambah lokasi atau volumenya. Tapi saya pesan ke pemda jangan persulit perizinannya, karena ada saja yang suka persulit,” tegas Jonan.

Selama tiga tahun pemerintah menargetkan implementasi BBM satu harga di 160 titik. Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk menjadi dua badan usaha yang mendapat penugasan.

Untuk 2017 ada 57 titik dengan 54 titik penyaluran oleh Pertamina dan tiga titik oleh AKR. Pada 2018, total ada 73 titik penyaluran, Pertamina kebagian 67 titik dan AKR sebanyak enam titik. Lalu untuk tahun depan total ada 30 titik dengan tugas Pertamina mengimplementasikan 29 titik dan AKR satu titik.(RI)