JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah menetapkan 150 wilayah yang akan menikmati program bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara nasional. Pemetaan wilayah berpotensi akan terus bertambah seiring dengan kajian yang dilakukan Pertamina bersama dengan pemerintah daerah.

Muchamad Iskandar, Direktur Pemasaran Pertamina, mengungkapkan sejak diinstruksikan untuk melaksanakan program BBM satu harga, Pertamina telah bekerja sama dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemda untuk menetapkan wilayah yang harus diterapkan program BBM satu harga.

“Titik objek penyalur yang akan dikembangkan Pertamina. Dirjen Migas dan pemda melakukan koordinasi dan hingga 17 Maret 2017 tercatat sudah ada tambahan beberapa titik wilayah,” ungkap Iskandar disela rapat dengar pendapat antara manajemen Pertamina dengan Komisi VII DPR, Kamis (23/3).

Menurut Iskandar, Pertamina tetap memiliki target utama dalam pelaksanaan program titik terluar, terbelakang maupun terdepan. Terutama wilayah yang belum terdapat penyalur Pertamina.

Pada awalnya telah ditetapkan 148 titik objek peenyalur di seluruh wilayah Indonesia. Namun setelah dilakukan konsolidasi ternyata ada beberapa titik yang belum dimasukkan, terutama wilayah Kepulauan.
“Masih ada seperti Kepulauan Seribu, dan satu titik di Jawa Tengah yaitu Karimun Jawa, Maluku dan Papua. Angka ini bergerak terus sesuai perkembangan kondisi koordinasi kita dengan pemda setempat. Pada titik kemarin, sudah ada 150 titik,” papar Iskandar.
Menurut dia, koordinasi yang telah dilakukan misalnya dalam penetapan wilayah Maluku Utara yang sudah ditambahkan. Koordinasi juga seiring persiapan moda transportasi yang harus disiapkan dalam pendistribusian BBM ke berbagai wilayah ataupun fasilitas di daerah yang sudah ditetapkan.
“Saat ini sedang mencari moda apa yang pas. Moda ini tidak mungkin seperti di Jawa yang menggunakan mobil tangki. Ada SPBU compact yang harga murah, dengan omzet kecil bisa balik modal. Kecil, paling dua ton dan bisa dijual dengan harga standar pemerintah,” kata Iskandar.
Koordinasi lanjut Iskandar juga diharapkan bisa dilakukan tidak hanya dengan Kementerian ESDM, tapi kementerian lain terkait dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung. “Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM sudah kirim surat ke Kementerian PUPR untuk bangun jalan. Kalau iya, itu bisa reduce cost sangat banyak,” ungkapnya.

Elia Massa Malik, Direktur Utama Pertamina, menegaskan akan menginstruksikan jajarannya terutama di lini bisnis pemasaran dan distribusi untuk melakukan percepatan koordinasi penetapan wilayah, termasuk mendorong inovasi dalam pendistribusian bahan bakar agar lebih efisien. Pasalnya, selama ini biaya menjadi tantangan besar dalam distribusi BBM.

Pada awal tahun ini, Pertamina juga sudah menerapkan BBM satu harga di sembilan wilayah dan dalam waktu dekat ada 12 wilayah lain yang akan menyusul.

“Segera evaluasi, jadi bisa berikan terobosan sehingga cost ini bisa kita turunkan. Ada beberapa cara misalkan kerja sama dengan Malaysia sehingga rendah costnya,” kata Elia.(RI)