JAKARTA – PT Pertamina (Persero) meminta tambahan waktu untuk mengevaluasi dan mengkaji salah satu blok terminasi yang telah diberikan pemerintah untuk dikelola pada 2018. Blok East Kalimantan merupakan satu-satunya dari delapan blok terminasi yang diserahkan pemerintah ke Pertamina yang dianggap perlu kajian mendalam.

“East Kalimantan kita perlu waktu lagi untuk evaluasi. Kita minta tambahan waktu tiga bulan dari akhir Juni hingga September,” kata Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina di Jakarta, Selasa (4/7).

Menurut Syamsu, hal utama yang menyebabkan Pertamina membutuh waktu lebih lama untuk melakukan kajian adalah terkait kewajiban pembayaran (abandonment site restoration/ASR) yang ditanggung perseroan sebagai kontraktor baru menggantikan PT Chevron Pacific Indonesia.

Kewajiban tersebut dipastikan berhubungan dengan nilai keekonomian lapangan. Apalagi kontrak yang digunakan nantinya harus menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split. Dengan gross split pembiayaan pengelolaan blok migas menjadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor. “Karena ASR-nya cukup besar, miliaran dolar,” tukas dia.

Permintaan tambahan waktu untuk mengkaji blok East Kalimantan belum direspon pemerintah, berikut dengan adanya beberapa permintaan dan usulan Pertamina dalam mengelola tujuh blok terminasi lainnya.

Menurut Syamsu, Pertamina telah menyelesaikan kajian terhadap ketujuh blok terminasi lainnya karena memang ada beberapa permintaan atau insentif tambahan yang diajukan. Jika permintaan Pertamina tidak disetujui maka blok-blok tersebut akan dikembalikan pemerintah.

“Kita usul ke pemerintah dari hasil evaluasi sementara mungkin tujuh dengan beberapa permintaan. Permintaannya apa itu nanti saja,” kata dia.

Pertamina berencana tidak akan menutup diri dalam pengelolaan blok terminasi alias membuka diri untuk bekerja sama dengan mitra. Sejauh ini sudah ada tiga perusahaan yang menyatakan minat untuk ikut mengelola.

Namun demikian pemerintah masih menghendaki Pertamina untuk mengajak operator existing bekerja sama terlebih dulu. “Itu kan dia ada minat ikut sharing di salah satu atau salah beberapa blok , kita terbuka. Tapi kalau dari pemerintah ada keinginan biar kita ajak dulu existing operator,” ungkap Syamsu.

Archandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat dikonfirmasi menyatakan telah menerima hasil kajian Pertamina terhadap blok-blok terminasi. Saat ini hasil kajian tersebut sedang dievaluasi kembali pemerintah.

“Sedang kita evaluasi. Setiap blok yang dikasih Pertamina di evaluasi dan mereka akan ajukan ulang mana yang akan mereka ambil, mana yang perlu,” tandas Arcandra.(RI)