JAKARTA –  PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan varian baru produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemasan 3 kilogram. Produk yang saat ini tengah dilakukan uji pasar akan mulai dijual secara massal di pasaran pada Maret 2018.

“Kapan 3 kg akan dilaunching? Perkiraan,  Maret akan kami mulai. Kami mohon dukungan rekan semua bagaimana kelancaran untuk bisa terdeliver ke masyarakat dengan baik dan tidak menjadi isu negatif,” kata Muchamad Iskandar, Direktur Pemasaran Pertamina di Jakarta, Jumat (8/12).

Iskandar menegaskan dengan varian baru tersebut bisa memberikan alternatif tambahan bagi masyarakat untuk menggunakan LPG non PSO atau yang ditugaskan pemerintah. Meskipun berencana menjual LPG non PSO dengan kemasan yang sama dengan LPG penugasan tidak serta merta LPG PSO akan ditarik dari pasaran.

Nantinya masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan Bright Gas 5,5 kg masyarakat bisa langsung trade in atau tukar tambah dengan Bright Gas 3 kg.

Menurut Iskandar, kemasan Bright Gas 3 kg memiliki keunggulan dari sisi mobilitas dan fleksibilitas.

“Ini bukan buat ganti (LPG PSO). Untuk Bright Gas 3 kg ini alternatif. Biar lebih mudah. Kalau ganti 5,5 kg kan susah,  jadi kalau 3 kg kami bisa trade in langsung,” kata Iskandar.

Harga Bright Gas 3 kg akan sesuai dengan harga keekonomian, sehingga tetap memiliki selisih harga dengan LPG PSO.

Saat ini selisih harga antara LPG PSO dan Non PSO memang cukup besar. Untuk harga LPG PSO memang untuk Harga Eceran Tertinggi (HET), tapi rata-rata harga per kg adalah Rp 4.800 per kg,  sementara harga LPG Non PSO per kg sebesar Rp 11.000 per kg, sehingga selisih harganya mencapai Rp 6.200 per kg.

“Jadi PSO tetap kewajiban Pertamina untuk memenuhi kebutuhan (masyarakat),” ungkap Iskandar.

Data Pertamina menunjukkan konsumsi LPG Non PSO  stagnan, bahkan cenderung menurun pada beberapa tahun lalu. Namun 2017, konsumsi menunjukkan flat atau tidak menurun.

“Sekarang Non PSO hingga akhir tahun rata-rata 800 ribu metrik ton (MT), itu hampir sama seperti tahun lalu. Jadi bagus sudah tidak terjadi penurunan,” kata Iskandar.

Ego Syahrial, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah akan membantu Pertamina untuk pemasaran LPG Non PSO,  karena termasuk upaya untuk menekan potensi subsidi yang tidak tepat sasaran yakni melalui himbauan kepada para pemerintah daerah.

“Pertamina mulai 2017 sama Ditjen Migas aktif. Kami kerja sama hampir 128 kota kabupaten, dan komit untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa LPG 3 kg itu untuk rakyat miskin,” tandas Ego.(RI)