JAKARTA – PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah mengkaji penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan jenis premium dan solar. Hal ini mengingat adanya perubahan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap bisnis penjualan BBM Pertamina.

Gigih Wahyu Hari Irianto, Senior Vice President Fuel Marketing Distribution Pertamina, mengatakan jika harga ditetapkan berdasarkan formula maka seharusnya harga premium dan solar lebih tinggi dari harga yang saat ini. Pertamina pun masih harus menalangi selisih harga tersebut karena premium tidak lagi disubsidi.

Pemerintah dinilai akan mengambil langkah terbaik untuk bisa mendapatkan solusi harga BBM yang tidak memberatkan masyarakat, namun juga tetap mendukung kinerja Pertamina sebagai entitias bisnis.

Menurut Gigih, evaluasi harga bisa dilakukan setelah masyarakat melewati Hari Raya Idul Fitri atau sesuai dengan jadwal evaluasi harga pemerintah.

“Secara UU memang harus dievaluasi, ya namanya badan usaha berbicara bisnis boleh-boleh saja kita mendorong keuntungan bagi perusahaan. Ini juga perusahaan negara, jadi keuntungan untuk mendorong investasi lagi bagi negara,” kata Gigih kepada Dunia Energi.

Data Pertamina menyebutkan, jika harga BBM ditetapkan berdasarkan harga sesuai formula pemerintah dengan fluktuasi harga minyak dunia saat ini maka seharusnya harga premium yang sesuai dengan keekonomian adalah sebesar Rp 7.500 per liter, sementara harga saat ini yang ditentukan sejak Mei 2016 sebesar Rp 6.500 per liter.

Untuk solar meskipun masih mendapatkan subsidi sebesar Rp 500, harga saat ini yang sebesar Rp 5.150 sudah tidak sesuai dengan formula pemerintah yang seharusnya diatas Rp 6.000 per liter.

Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor tergerusnya laba bersih Pertamina kuartal I 2017 sebesar 24% menjadi US$760 juta dibanding periode yang sama tahun lalu US$ 1,01 miliar.

Menurut Gigih, Pertamina tetap akan mengikuti keputusan pemerintah dan menunggu hasil evaluasi, apalagi harga BBM penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

“Kita tunggu keputusan. Saya yakin tidak ada niat pemerintah untuk merugikan Pertamina. Kami juga melihat konstelasi sosial politik ekonomi nasional,” tandas dia.(RI)