JAKARTA – Dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani Joint Work Programme (JWP) dengan International Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting.
Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan dua tahunan IEA Ministerial Meeting di Paris, Perancis, 7-8 November 2017.
“Tema pertemuan, Bolstering energy security fos sustainable global growth. Ada empat poin utama yang didiskusikan,” kata Syamsir Abduh, Anggota Dewan Energi (DEN) , kepada Dunia Energi, Senin (13/11).
Syamsir mengatakan, empat poin yang didiskusikan dalam pertemuan antara lain menciptakan iklim investasi yang baik di bidang energi, memperkuat ketahanan energi dengan memperhatikan pertumbuhan energi dan concern terhadap lingkungan hidup, dan transisi menuju energi bersih dengan mengoptimalkan penggunaan gas, Serta digitalisasi energi.
Syamsir menambahkan, dalam era saat ini digitalisasi dapat mentransformasikan sistem energi dunia. Kajian IEA menunjukkan bahwa teknologi digital memberi dampak pada sektor permintaan energi, optimalisasi dan peningkatan operasi pada sisi penyediaan serta meningkatkan interkoneksi sistem energi agar lebih efisien.
Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan kerja sama dengan IEA melingkupi Energy Data and Statistic, Emergency Policy and Energy Security, Oil and Gas Market, Power Sector and Renewable Energy, Energy Efficiency, Climate Change and Clean Energy Technology.
“Kerja sama tersebut selain berkaitan dengan sharing data dan informasi, juga ditujukan untuk peningkatan capacity building pegawai di KESDM di bidang pengolahan dan analisis data energi dalam perumusan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan,” kata Rida yang sekaligus menjadi Head of Delegation (HoD) RI pada pertemuan tersebut.
Keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan IEA Ministerial Meeting merupakan wujud komitmen Indonesia ikut berperan dalam upaya pengarusutamaan energi bersih dan peningkatan ketahanan energi dunia. Sebagai associated members, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan posisi Indonesia dalam mewujudkan upaya tersebut.
Menurut Rida, untuk mendorong pengembangan sektor EBT, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjadikan iklim investasi lebih kondusif dengan cara memperbaiki kebijakan terkait energi. Seiring dengan itu, Indonesia juga membutuhkan teknologi terkait yang inovatif dan mendukung ketahanan energi. Terkait hal tersebut, saat ini pemerintah Indonesia sedang merevisi kebijakan terkait gross split, yang mendukung investasi hulu migas dan pemberian insentif pada saat eksplorasi
Rida selaku HoD juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Pusat Data, Teknologi dan Informasi Kementerian ESDM telah berkontribusi dalam penyusunan data statistik di bidang minyak bumi oleh IEA. Direktorat Jenderal Migas telah membuka layanan satu pintu yang menyediakan data dan informasi terkait minyak dan gas bumi di Indonesia. Ke depannya, akan tersedia data terkait ketenagalistrikan yang dapat diakses secara daring (online).
Di abad 21 ini, pemahaman terkait ketahanan energi telah didefinisikan secara lebih komprehensif. Isu-isu terkait ketahanan energi tidak hanya terkait ketersediaan energi, namun juga tersedianya akses energi secara adil bagi seluruh golongan masyarakat serta berkelanjutan. Seiring perkembangan sektor energi bersih, muncul berbagai kesempatan yang dirasa positif. Tentunya, muncul pula berbagai tantangan yang harus dihadapi.
Indonesia menargetkan pengembangan EBT sebesar 23% pada Bauran Energi Nasional tahun 2025. Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga tahun 2025. Kedua target nasional tersebut diharapkan dapat mendukung proses transisi Indonesia dalam pengarusutamaan energi bersih dan peningkatan ketahanan energi nasional.
Menjadi anggota IEA telah memberikan berbagai keuntungan dan kesempatan bagi Indonesia untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai negara dan organisasi internasional lainnya. IEA telah memberikan dukungan dalam pengembangan data dan statistik terkait energi, terutama dalam hal manajemen dan transparansi.
Adapun hasil kerja sama yang telah dilaksanakan bersama IEA antara lain integrasi kebijakan, peraturan dan pasar ketenagalistrikan nasional, reformasi subsidi tenaga listrik, studi pengurangan emisi di pembangkit tenaga listrik, penyusunan Emergency Response Assessment Indonesia, Energy Effficiency Policies Review, penyusunan Handbook of Energy and Economy Statistics of Indonesia, serta ikut serta dalam Energy Efficiency Training/Workshop.
Ke depannya, IEA akan memainkan peranan penting seiring dengan perkembangan dunia dalam menjawab tantangan-tantangan global yang akan muncul. Ketahanan energi akan tetap menjadi fokus utama dari isu-isu tersebut.
“Arah kebijakan dan rencana umum pengembangan energi nasional Indonesia ke depannya adalah pengembangan sektor energi baru terbarukan. Seiring dengan itu, Pemerintah Indonesia akan melaksanakan pengurangan pemanfaatan minyak bumi, peningkatan pemanfaatan gas bumi, dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai wilayah Nusantara, dengan target 35.000 MW,” kata Rida.(RA)