Dunia Energi Logo Minggu, 17 Desember 2017

Perebutan Posisi Dirut Pertamina Alot, Oknum Mafia Migas Harus Diwaspadai

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya memutuskan untuk memperpanjang jabatan Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina lantaran belum ada nama yang ditetapkan sebagai direktur utama definitif pasca diberhentikannya Dwi Soetjipto pada 3 Februari silam.

Kementerian BUMN sebelumnya beralasan bahwa keputusan perpanjangan pelaksana tugas dirut karena proses seleksi yang dilakukan bersama dewan komisaris Pertamina hingga saat ini masih terus berlangsung.

Inas Nasrullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR, mengatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa tuga pelaksana tugas dirut berpotensi melanggar regulasi yang ada. Untuk itu, DPR akan menindaklanjuti keputusan tersebut dalam panitia kerja yang sebelumnya sudah dibentuk.

Alotnya keputusan penetapan dirut Pertamina tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan yang ada dibalik posisi dirut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan oknum mafia migas juga turut serta mengincar posisi orang nomor satu di perusahaan migas nasional terbesar di Indonesia tersebut.

“Ada tarik menarik dalam hal ini, bisa jadi tangan-tangan mafia migas yang dulu pernah berjaya ikutan main lagi,” kata Inas kepada Dunia Energi.

Keputusan Kementerian BUMN untuk perpanjang masa jabatan Plt di Pertamina sendiri memang menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya dalam AD/ART hanya disebutkan masa jabatan Plt selama 30 hari.

Rini Soemarno, Menteri BUMN, mengungkapkan nama-nama calon dirut memang sudah ditangan tim seleksi, namun dibutuhkan pemeriksaan tahap akhir sebelum nama-nama tersebut diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

“Karena ini butuh waktu, kan proses. Ada Tim Penilai Akhir (TPA) segala,” kata  Rini.

Komaidi Notonegoro, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, menyatakan wajar jika pemerintah sulit memilih pemimpin dari Pertamina karena sebagai salah satu perusahaan negara terbesar di tanah air, Pertamina tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang secara kapasitas dan integritas mumpuni dibidangnya tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan para aktor politik sebagai mitra.

“Jadi cari model dua-duanya ini tidak mudah. Pencarian paket lengkap yang sebabkan ini jadi lama,” kata dia.

Menurut Komaidi, kondisi saat ini memang sedikit banyak mempengaruhi kinerja Pertamina, terutama saat ingin melakukan akselerasi berbagai program baru yang sudah pasti membutuhkan seorang dirut definitif.

“Rencana kerja perusahan sudah ditetapkan jadi nahkoda siapapun tinggal jalankan saja, hanya bedanya nanti kebijakan-kebijakan yang baru tidak bisa dieksekusi Plt,” tandas Komaidi.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)