JAKARTA –  Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas menyatakan siap membantu PT Pertamina (Persero)  untuk merealisasikan program BBM satu harga. Salah satunya dengan ikut menyediakan dana tambahan untuk membangun badan – badan penyalur di daerah yang telah ditetapkan layak untuk menikmati BBM satu harga.

M. Fansurullah Asa, Kepala BPH Migas,  mengungkapkan usulan penggunaan dana tambahan akan dibicarakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dana tambahan akan berasal dari dana iuran atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini diterima BPH Migas.

“Iuran PNPB Rp 1,2 triliun per tahun, dalam lima tahun terakhir hanya terpakai lebih kurang Rp 200 m, sehingga Rp 1 triliun masuk ke negara. Kami minta dan usulkan, kenapa tidak uang Rp1 trilium, untuk membantu Pertamina agar tidak merugi,” kata Fansurullah di Jakarta,  akhir pekan lalu.

Menurut dia, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BBM satu harga. Apalagi selama ini Pertamina seakan bekerja sendiri dalam menjalankan program BBM satu harga. Meskipun bagian dari negara sebagai perusahaan Pertamina tidak bisa terus menanggung beban biaya penyediaan infrastruktur karena akan merugikan perusahaan.

BPH Migas  telah melakukan pengecekan dan ditemukan 160 kabupaten kota yang harus disasar program BBM satu harga.  Ini berarti ada sekitar 2 ribu kecamatan yang didalamnya terdapat 21 ribu desa yang tergolong 3T atau daerah remote.

Pertamina pada tahun ini menargetkan membangun 54 titik lokasi BBM satu harga, pada 2018 sebanyak 50 titik lokasi dan 2019 sebanyak 46 titik lokasi.

Hingga semester I realisasi program sudah diterapkan di 22 lokasi. Namun Pertamina sudah harus menalangi biaya program tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Pertamina baru 50 lokasi sudah ngos-ngosan, sudah Rp 300 miliar menombok,” ujar Fansurullah.

Dengan penggunaan dana PNBP tersebut, Fanshurullah yakin potensi kerugian Pertamina bisa dicegah.

“Kalau bisa masuk 2018 alhamdulilah. Kalau tidak bisa ya 2019. Ini kan baru usul, ini akan dikasih ke Kementerian ESDM dan DPR,” kata dia.

Elia Massa Manik, Direktur Utama Pertamina,  mengatakan sampai saat ini perseroan fokus menyelesaikan 150 titik penyaluran BBM satu harga. Pada tahun ini ada 54 titik yang akan dibereskan.

Ia pun mengapresiasi dengan rencana pemberian dana bantuan dari BPH Migas dalam menyalurkan BBM satu harga. Karena dengan adanya bantuan implementasi program tersebut juga bisa lebih cepat direalisasikan.

“Kami senang ada opsi tambahan di dalam BBM satu harga. Tapi kita komit di dalam 150 titik itu. Sekarang  mudah-mudahan ada 15 titik tambahan, bahkan ada opsi tambahan,” tandas Fansurullah.(RI)