JAKARTA – Pelaksanaan distribusi elpiji (liquified petroleum gas/LPG) 3 kilogram secara tertutup berpotensi molor lantaran belum ada kejelasan mekanisme. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial (Kemensos) hingga kini juga belum sepakat terhadap jumlah penduduk yang berhak mendapatkan subsidi.

Rini Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM, mengungkapkan pelaksanaan distribusi LPG 3 kg tertutup tidak bisa dilakukan secara bertahap dan harus dilakukan serentak di suatu wilayah agar merata, sehingga tidak menimbulkan pola distribusi yang tidak tepat sasaran.

Padahal sebelumnya penyaluran LPG 3 kg secara tertutup dilakukan terintegrasi melalui penggunaan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dari Kementerian Sosial. Masalahnya, belum semua masyarakat yang terdata mendapatkan kartu tersebut. Data Kemensos mencatat 56 juta masyarakat yang tergolong miskin dan mendapatkan KIS. Disisi lain, Kementerian ESDM menghendaki agar sebanyak 26 juta masyarakat lainnya yang tidak termasuk dalam data Kemensos dan tergolong rentan miskin juga mendapatkan subsidi.

“Kalau LPG tidak bisa bertahap, langsung serentak paling tidak satu daerah tertutup. Kalau ada yang belum menerima kartu tapi yang lain belum menerima, tentu tidak bagus,” kata Rini di Jakarta, Rabu (8/2).
Menurut Rini, pemerintah tengah menyiapkan kartu khusus lainnya dengan data kesejahteraan masyarakat terbaru untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harga LPG bersubsidi. Serta bisa terintegrasi dengan bernagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.
“Nanti jadi sama seperti kartu Kemensos. Jadi ada wallet dalam satu kartu. Kalau LPG mulai duluan, makanya wallet-nya LPG mulai dulu. Kalau, Kemensos masuk, jadi nambah wallet,” ungkap dia.
Pemerintah tetap mencanangkan target realisasi pelaksanaan distribusi tertutup berjalan sesuai rencana, meskipun belum final dalam verifikasi pendataan masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi sasaran Kementerian ESDM untuk pertama kali diterapkan subsidi tertutup adalah Bali.

Dengan metode ini pemerintah juga optimistis bisa menekan anggaran subsidi cukup signifikan. Meskipun tidak akan langsung terealisasi 100% pada awalnya, sekitar 50 persen masyarakat yang berhak dan terverifikasi ditargetkan bisa merasakan harga LPG subsidi.
Selain itu, target pemerintah untuk menekan pembengkakan subsidi pada LPG 3 kg juga bisa terwujud dengan metode distribusi tertutup.(RI)

“Tapi kan ini bertahap, disediakan anggaran Rp 20 triliun. Sudah lebih kecil dari tahun lalu sebesar Rp 28 triliun,” tutup Rini.