JAKARTA – Pemerintah akan mengubah kebijakan pengadaan infrastruktur energi di sektor energi baru terbarukan pada 2018.  Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidak lagi membangun pembangkit listrik EBT komunal atau off grid, namun menugaskan PT PLN (Persero).

Rida Mulayana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah yang belum memiliki aliran listrik.

Namun kini mayoritas pembangkit tersebut rata-rata menjadi tidak terpakai atau diabaikan begitu ada jaringan PLN, sehingga dana APBN terkesan menjadi percuma. Untuk itu, pembangunan PLTS dan PLTA komunal ke depan akan diarahkan untuk disediakan oleh PLN agar sesuai dengan perencanaan dan strategi pengembangan bisnis perusahaan.

Menurut Rida, pemerintah akan beralih untuk menggalakkan berbagai program lain yang langsung dirasakan masyarakat. Ada enam program yang disiapkan Ditjen EBTKE pada 2018.

Pertama adalah pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 175 ribu unit yang akan disebar kepada masyarakat 1.200 desa di 15 provinsi. “Anggarannya Rp677 miliar dibagikan di 15 provinsi, sebanyak 93% desa di Papua untuk tahun depan,” kata Rida saat ditemui Dunia Energi di Jakarta, belum lama ini.

Pemberian bantuan LTSHE bertujuan untuk memberikan penerangan bagi masyarakat yang belum ada listrik sama sekali dirumahnya. LTSHE yang dibagikan dijamin mampu menyala selama tiga tahun, yakni waktu yang dibutuhkan hingga sampai masuk jaringan PLN.

“Jadi yang kami beli, lama nyalanya itu tiga tahun. Kalau kurang dari itu nanti ada penggantian,” tukas Rida.

Program lainnya adalah pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Serta pembangunan enam pembangkit listrik tenaga biogas komunal.

Adapun pembangunan PLTS tetap dilakukan, namun areanya terbatas hanya di pos perbatasan yang dijaga TNI dan area pemantauan gunung api. “Itu kan di pelosok sekali dan penting buat TNI juga pemantauan gunung api, Badan Geologi juga sudah  minta ke kami agar dibangun di pos pantau,” ungkap Rida.

Dia menambahkan ada juga direncanakan pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro di Papua, yakni di Ilaga dan Osibil yang sudah masuk dalam rencana anggaran serta revitalisasi 24 unit pembangkit yang sudah lama terbangun.

“Kebanyakan yang direvitalisasi itu PLTS jumlah biayanya Rp 18 miliar,” kata Rida.

Dia menegaskan dari Rp 1,7 triliun anggaran infrastruktur di sektor EBT, lebih dari 80% diperuntukan untuk penyediaan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.

“Untuk biaya program yang tadi itu Rp 1,5 triliun, anggaran infrastruktur 87% dari Rp 1,7 triliun di 2018,” kata Rida.(RI)