JAKARTA – Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang tersebar diberbagai daerah.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan APMS sebagai garda terdepan dalam pendistribusian BBM harus bisa maksimal menjalankan tugas. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mendapat laporan ada beberapa APMS dan SPBU yang tidak buka sesuai jam operasi. Misalnya harus buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore, beberapa APMS hanya buka selama 2-3 jam saja,” kata Wiratmaja, Rabu (31/5).

Menurut Wiratmaja, kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat karena harus membeli di pengecer yang harganya jauh lebih tinggi. Padahal pemerintah sudah tegas menjalankan program BBM satu harga sehingga harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, seharusnya bisa dinikmati masyarakat.

“Masyarakat harus beli BBM di pengecer, bukan di penyalur resmi yang harganya tentu jauh lebih mahal. Ini segera akan kita selesaikan,” tukas dia.

Peningkatan pengawasan terhadap APMS akan ditingkatkan seiring dengan terus bertambahnya wilayah yang menerapkan BBM satu harga.

“Pemerintah akan menegur semua APMS dan SPBU yang jam operasionalnya menyalahi ketentuan. Jika masih membandel, akan dikenakan sanksi administratif, pengurangan kuota ataupun pencabutan izin usaha,” tegas Wiratmaja.

Hingga Mei 2017, ada 13 wilayah yang sudah menerapkan BBM satu harga secara nasional. Pada kuartal pertama sudah ada sembilan wilayah yang menerapkan, yakni di Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Siberut Tengah di Kepulauan Mentawai, Kepulauan Karimun Jawa di Jepara, Pulau Raas di Sumenep, Tanjung Pengamus di Sumbawa, Waingapu di Sumba Timur, Wangi-wangi di Wakatobi, Moswaren di Sorong Selatan, dan Long Apari di Mahakam Hulu.

Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan pengawasan terhadap implementasi distribusi BBM menjadi suatu keharusan untuk memastikan program BBM satu harga yang dinantikan masyarakat di daerah sejak lama bisa berjalan secara berkesinambungan. BBM satu harga bukan hanya soal daya beli bagi konsumen tapi lebih dari itu adalah soal nasionalisme.

“Pertamina dan pemerintah harus mengawasi dengan ketat agar satu harga itu tidak melenceng. Tidak dilanggar,” tandas Tulus.(RI)