JAKARTA – Pemerintah dinilai kurang berinovasi dalam mengupayakan konversi enegi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG). Hal Ini menyebabkan rencana konversi yang sudah lama digaungkan hanya jalan ditempat.
Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan pemerintah kurang serius untuk memaksimalkan BBG. Padahal jika mau pemerintah bisa menginisasi penggunaan BBG ke berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti bandara melalui sistem cluster.
Penggunaan gas dengan kapasitas besar akan mudah dilihat masyarakat, sehingga bisa menjadi stimulus bagi masyarakat untuk menggunakan BBG.
Menurut Harry,  jika pemerintah serius Kementerian Perhubungan bisa berkoordinasi dengan Angkasa Pura untuk mengalihkan penggunaan solar bagi alat-alat angkut menggunakan BBG.
“Penggunaan BBG masih banyak kendala, terutama dari sisi kenyamanan. Pemerintah harus inisisasi, dimulai saja untuk cluster yang membutuhkan kendaraan alat angkut. Misalnya di bandara,” kata Harry di Jakarta, Senin (23/10).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian sebelumnya mengklaim bahwa kebijakan pemanfaatan BBG bukan bergantung terhadap kebijakan di masing-masing kementerian.
Kementerian ESDM menyatakan industri hilir migas pasti dengan sendirinya akan siap menyediakan bahan bakar gas dengan catatan ada kejelasan market distribusi.
Disisi lain,  Kementerian Perindustrian berkeinginan untuk mendorong penggunaan gas untuk transportasi. Masalahnya, di lapangan masyarakat masih kesulitan mencari gas.
Menurut Harry, saling lempar tanggung jawab antar kementerian menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penggunaan BBG.
Rencana penerbitan regulasi baru untuk melarang penjualan kendaraan berbahan bakar bensin juga dinilai bukan solusi untuk meningkatkan penggunaan BBG.
“Keseriusan berpikir lebih cerdas yang dibutuhkan. Regulasi sudah lebih dari cukup. Dari tahun 80-an rencana konversi sudah ada, tapi tidak jalan-jalan,” ungkap Harry.
Dia menegaskan masyarakat sebagai konsumen tidak bisa dipaksa untuk berbuat sesuatu, justru pemerintah yang harus inisiatif dengan menyediakan fasilitas. Karena sampai sekarang saja belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
“Kalau memang BBG tersedia dengan baik dan harga terbukti lebih murah dari BBM, otomatis konsumen akan ke BBG. Sekarang ini terkesan publik juga tidak tahu, disamping karena keterbatasan SPBU,  publik juga tidak tersosialisasi dengan baik,” tandas Harry.(RI)