MATARAM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerima laporan PT PLN (Persero) untuk menyesuaikan target penyelesaian program 35 ribu megawatt (MW). Nantinya laporan tersebut akan menjadi bahan rujukan dalam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan telah merestui rencana PLN untuk menunda commisioning beberapa pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga gas.

“Iya sudah dilaporkan, nanti masuk dalam RUPTL (2018-2027),” kata Jonan seusai peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Lombok Peaker, Tanjung Karang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10).

Jonan mengungkapkan restu tersebut diberikan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan PLN dengan indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi serta kondisi kelistrikan di setiap daerah.

Jika kemampuan kapasitas pembangkit listrik sekarang sudah mencukupi maka penyelesaian pembangunan pembangkit listrik tidak perlu dikejar sesuai target awal.

“Kalau ini dipandang cukup, jadi nanti dibangun (pembangkitnya) hingga kira-kira tidak sampai saat listrik yang tersedia kelebihan sekali,” ungkap dia.

Jonan memastikan akan mengawasi PLN untuk tetap menjamin kemampuan kapasitas pembangkitnya. “Kan ini ada rasio cadangan 30%,  itu pasti dipenuhi,” kata dia

Untuk program 35 ribu MW diperkirakan baru bisa rampung seluruhnya antara 2022 – 2024.

“Setelah itu (35 Ribu MW) dipenuhi pelan-pelan sampai 2022-2023 atau bahkan 2024,” tukas Jonan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga September progress pembangunan 35 ribu MW  jauh dari target dan dak sampai 50% atau baru mencapai 773 MW untuk pembangkit yang sudah commisioning. Sementara yang masuki tahapan kosntruksi sudah mencapai 15.266 MW dan yang sudah masuk tahap PPA sebesar 10.255 MW. Serta yang telah memasuki tahap perencanaan dan pengadaan masing-masing sebesar 4.563 MW dan 6.970 MW.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, mengatakan pembangkit-pembangkit listrik yang akan dimundurkan jadwal commisioningnya adalah pembangkit yang menjadi tanggung jawab PLN.

Saat ini dari jatah 11.256 MW porsi PLN dalam program 35 ribu MW realisasi hingga sekarang baru mencapai 168 MW yang memasuki commisioning.

“Khusus untuk yang PLN kita sesuaikan,  ya mungkin 5 ribu MW terakhir, seperti Pak Menteri sampaikan di media sesuai dengan pertumbuhan ekonominya,”tandas Sofyan. (RI)