JAKARTA – Pemerintah akan mengejar penandatanganan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela pada akhir 2016. Saat ini pemerintah masih membahas permintaan insentif yang diajukan Inpex Corporation, operator Masela.

“Surat Masela sudah dibahas segera kita jawab tinggal meluncur. Iya PoD kita usahakan the sooner the better, nanti kalau sudah final saya sampaikan. Permintaannya memang cukup banyak,” kata IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (4/10).

Inpex yang mulai mengelola Blok Masela sejak 1998 meminta beberapa insentif, seperti pengajuan peningkatan kapasitas fasilitas LNG dari 7,5 MTPA ke 9,5 MTPA, meminta perpanjangan hak kelola selama 10 tahun, serta meminta pengembalian dana yang sudah dikeluarkan selama masa studi eksplorasi sebesar US$ 1,2 miliar.

Menurut Wiratmaja, permintaan Inpex tetap harus masuk pembahasan di level menteri untuk bisa diketahui perkembangan secara menyeluruh sebelum diambil keputusan akhir.

“Sekarang kita sampaikan ke pak menteri nanti menteri yang berikan arahan walaupun sudah pernah dibahas kan tetap harus dibahas dan difinalisasikan,” kata dia.

Luhut Binsar Pandjaitan, Pelaksana Tugas Menteri ESDM, menyatakan salah satu langkah untuk mempercepat pembahasan proyek gas abadi itu adalah dengan melibatkan mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang memiliki kapasitas dan pengetahuan mumpuni terkait pelaksanaan proyek Masela.
“Masela nanti saya ajak Pak Archandra Tahar karena beliau yang ahli dan mengerti semua dalam negosiasi dan progress,” kata Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengungkapkan pemerintah sudah memberikan respon secara tertulis terkait permintaan insentif dari Inpex. Proyek Masela dipastikan tetap harus berjalan karena sejauh ini tidak ada poin dari permintaan kontraktor yang memberatkan pemerintah.

“Respon yang sudah kita bicarakan. Respon kita buat secara tertulis. So far, saya lihat tidak ada keberatan,” tandas dia.(RI)