JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji kemungkinan PT Total E&P Indonesie tetap bisa masuk ke Blok Mahakam dengan mengakuisisi saham milik PT Pertamina (Persero) sebesar 39%, meskipun permintaan insentif yang diajukan Total ditolak pemerintah.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, mengungkapkan pemerintah akan segera kembali memanggil Pertamina untuk membicarakan hal tersebut.

“Kata Pak Menteri kan seperti itu (39% ke Total),” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Kamis (24/8).

Lebih lanjut Ia menjelaskan meskipun pemerintah berhasrat untuk memberikan lampu hijau bagi Total mendapatkan porsi 39% saham di Blok Mahakam, Total tetap harus melalui proses serta dipastikan tidak akan melanggar regulasi yang ada.

“Nanti saya tanya Pertamina,  governance yang correct seperti apa. Kita kan sudah tolak permintaan Total. Kita minta Total bicara business to business dengan Pertamina,” papar dia.

Pertamina masih berpegang pada keputusan pemerintah terdahulu. Saat Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM diputuskan bahwa maksimal porsi saham bagi Total jika ingin masuk lagi dalam pengelolaan blok Mahakam adalah sebesar 30%.

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina mengatakan pembatasan 30%  mengacu surat resmi dari pemerintah. Sejauh ini belum ada arahan terbaru terkait rencana keikutsertaan Total di Mahakam.

“Intinya patokan kami adalah surat dari Menteri ESDM 30%,” ungkap Syamsu, belum lama ini.

Menurut Syamsu, Pertamina lebih fokus pada performa Blok Mahakam agar saat peralihan kontrak pada 1 Januari 2018 nanti kinerja produksi lapangan tidak anjlok. Performa tim transisi di Blok Mahakam saat ini diatas harapan karena produksi masih berkisar diatas 1 BCF  – 1,2 BCF.

“Performanya bagus kalau semua berjalan lancar bukan tidak mungkin bisa bor lebih dari 14-15 sumur tapi tergantung persiapan kita juga,” kata dia.

Fahmy Radhi, Pengamat Migas dari Universitas Gadjah Mada,  menegaskan pemerintah seharusnya bersikap tegas terhadap Total, jika memang sudah terlebih dulu ada kesepakatan.

“Maksimal 30% sudah cukup karena sudah disepakati dulunya, agar tidak menjadi preseden. Jadi selama Total mauk sebagai partner Pertamina dengan saham 30% tidak masalah,” tandas Fahmy

Wilayah Kerja (WK) Mahakam merupakan salah satu kontributor produksi gas terbesar nasional. WK ini memiliki luas 2.738,51 km2 dan terletak di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan wilayah kerja onshore dan offshore. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sejak 1967 akan berakhir Desember 2017. (RI)