JAKARTA – Perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan Inc, induk usaha PT Freeport Indonesia soal kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua terus berlanjut. Salah satu poin utama yang dibahas Richard C Adkerson, Chief Executive Officer Freeport saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan adalah soal divestasi 51% saham Freeport Indonesia.

“Pada prinsipnya Freeport tetap komitmen dengan kesepakatan yang sudah diambil,” kata Hadi Djurait, Staf Khusus Menteri ESDM usai menemani Jonan bertemu Adkerson di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/10).

Pada pertemuan tersebut Adkerson didampingi Tony Wenas, Direktur Eksekutif dan Vice President Freeport Indonesia. Freeport-McMoRan dalam suratnya kepada Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan ketidaksepakatan atas posisi pemerintah Indonesia menyangkut divestasi 51% saham Freeport Indonesia.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN hanya menguasai 9,36% saham Freeport. Pemerintah menginginkan pasca berakhirnya kontrak Freeport pada 2021, kepemilikan nasional di Freeport bisa dominan atau 51%.

Menurut Hadi, kedatangan petinggi Freeport-McMoRan untuk membahas lebih lanjut kerangka dasar kesepakatan bersama terkait divestasi 51% saham, pembangunan smelter, serta penerimaan negara, baik pajak, retribusi dan lainnya.

Hingga saat ini Freeport belum mengajukan penambahan waktu untuk melanjutkan negosiasi. Padahal Kementerian ESDM menargetkan perundingan dengan Freeport tuntas pada 10 Oktober 2017.

Hadi mengatakan proses perundingan dasarnya adalah kontrak karya, sementara dalam operasi yang berlangsung landasan hukumnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan pada April 2017, sehingga Freeport masih bisa melakukan ekspor konsentrat.
Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan apakah ekspor konsentrat tembaga Freeport akan distop, apabila hingga 10 Oktober perundingan belum selesai. “Kita harapkan selesai. Belum ada penambahan waktu,“ tukas Hadi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berharap perundingan dengan Freeport bisa selesai secepatnya. Kementerian ESDM diminta turun tangan dan bergabung dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan negosiasi dengan Freeport.

“Ini kan masih proses semua. Nanti Freeport ketemu tim kita, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menko Kemaritiman. Namanya negosiasi, alot ya biasa,” kata Jokowi di Serang, Banten, Kamis (5/10).

Menurut Presiden, perundingan dengan Freeport sudah hampir final. Perundingan diyakini akan menghasilkan sesuatu yang sama-sama menguntungkan keduabelah pihak.

“Saya yakin akan selesai. Target secepat-cepatnya, sudah tiga tahun. Kita juga tidak mau kalau tidak dapat win-nya,” tegas Presiden.(RI/RA)