JAKARTA – Pemerintah mendorong Arab Saudi untuk segera merealisasikan rencana kerja sama yang selama ini sudah mulai terjalin, namun belum ada progress lebih lanjut.

Salah satu kerja sama yang menjadi sorotan adalah pengembangan kilang minyak Cilacap milik PT Pertamina (Persero) yang digarap  bersama Saudi Aramco.

Dadan Kusdiana, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  mengungkapkan dorongan pemerintah terhadap realisasi investasi Arab Saudi itu disampaikan Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM saat menemui EO of Saudi Fund for Development, H.E Al Khateeb dan Penasehat Senior Menteri Industri, Energi dan Mineral Arab Saudi, Dr Nasser A Al-Dossary disela-sela First Forum on Public Investment Fund 2017 (FII 2017) Kamis lalu, (24/10).

“Indonesia akan mendorong percepatan penyelesaian proyek RDMP Kilang Cilacap kerja sama Pertamina – Saudi Aramco,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Senin (30/10).

Menurut Dadan, selain percepatan realisasi investasi Arab Saudi di Kilang Cilacap, Indonesia juga menjalin beberapa kerja sama lainnya seperti di perdagangan minyak dan LPG.

“Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat memberikan harga impor minyak mentah (Arab Light) lebih rendah dari Saudi Aramco ke Pertamina,” kata dia.

Untuk LPG, Pemerintah menyampaikan harapan agar kerajaan Arab Saudi dapat membantu pembelian langsung LPG dari Saudi Aramco untuk Pertamina.

“Dimana kebutuhan LPG secara total sebesar enam juta ton per tahun (porsi LPG dari Saudi Aramco sebesar 13%),” ungkap Dadan.

Indonesia melalui Pertamina juga saat ini tengah berupaya masuk dalam bisnis perdagangan avtur di Arab Saudi. Namun ekspansi bisnis Pertamina masih terkendala izin otoritas bandara di sana. Untuk itu dalam kunjungannya Arcandra juga mendorong pemerintah Arab Saudi mempermudah rencana kerja Pertamina.

Untuk mengontrol berbagai capaian realisasi berbagai kerja sama tersebut kedua pemerintah sepakat untuk membentuk Joint Commission Ministry Level yang bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut berbagai kerja sama yang masih jalan di tempat.

“Untuk menindaklanjuti seluruh bentuk kerja sama yang belum terlaksana. Hal ini untuk mempercepat realisasi investasi ke Indonesia,” kata Dadan.(RA)