JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan dukungan penuh kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam, termasuk untuk masuk lebih awal pada 2017. Inas Nasrullah, Anggota Komisi VII DPR, menyatakan pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap Pertamina, apalagi saat ini Blok Mahakam merupakan ladang gas terbesar di Indonesia.

“Gas di Blok Mahakam adalah yang terbesar di Indonesia. Pertamina harus bisa berperan maksimal untuk mengatur produksi nasional” kata Inas kepada Dunia Energi, Jumat (5/8).

Kontrak PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur akan habis pada Desember 2017. Pemerintah kemudian menetapkan Pertamina sebagai pengelola blok tersebut.

Namun pada masa transisi ini operator existing mengurangi investasi yang dikhawatirkan menurunkan produksi. Untuk itu Pertamina berniat untuk melakukan investasi lebih awal sebelum masa kontrak dimulai pada awal 2018 agar bisa menjaga kapasitas produksi di Mahakam.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan akan segera merealisasikan aturan khusus sebagai legalitas untuk mendukung langkah Pertamina di Blok Mahakam.

Rudianto Rimbono, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, menyatakan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala SKK Migas diharapkan masalah transisi pengelolaan di Blok Mahakam yang selama ini muncul bisa diselesaikan. Sehingga kegiatan Pertamina yang belum menjadi operator secara resmi berdasarkan kontrak bisa berjalan dengan munculnya SK tersebut.

“SK ini untuk membuat kita (SKK Migas) mengaktifkan kewenangan untuk menangani operator (Total), Pertamina dalam masa peralihan,” tandas Rudianto.(RI)