JAKARTA – Pemerintah didesak untuk meningkatkan produksi siap jual (lifting) gas bumi yang diasumsikan turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Inas Nasrullah, Anggota Komisi VII DPR, menyatakan saat ini persoalan gas selalu pada pasar, bukan karena gasnya yang tidak ada. Padahal, pengguna gas dari dalam negeri juga masih banyak, seperti PT PLN (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS).

“Jangan korbankan lifting jika pasar tidak ada. Kita harus pikirkan bersama bagaimana gas itu harus dikeluarkan,” kata Inas.

Pemerintah menetapkan asumsi lifting gas bumi pada 2017 sebesar 1.050 MBOEPD–1.150 MBOEPD.  Padahal, RAPBN-P menetapkan lifting gas sebesar 1.150 MBOEPD dengan realisasi hingga Mei 2016 mencapai 1.186 MBOEPD.

Inas menyayangkan jika asumsi RAPBN 2017 lifting gas justru ditargetkan menurun. Padahal realisasi lifting  hingga saat ini sudah melebihi dari target 2016.

Amien Sunaryadhi, Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan penurunan asumsi lifting gas bukan disebabkan penurunan produksi, namun lebih disebabkan strategi karena tidak ketiadaan pasar. “Pasarnya tidak ada, jadi kami putuskan untuk menahan produksi,” tegas Amien.(RI)