JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak ada rencana untuk kembali melakukan perombakan di pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Formasi pimpinan baru SKK Migas akan diberi waktu untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. “Ada strategi yang kita rasa untuk saat sekarang, itu dulu yang diganti,” ujar Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ditemui di Kantor
Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (29/5).

Kementerian ESDM, akhir pekan lalu, telah merombak komposisi pimpinan SKK Migas, yakni untuk posisi wakil kepala, sekretaris, deputi perencanaan, deputi operasi, dan deputi dukungan bisnis. Namun untuk Kepala SKK Migas yang dijabat Amien Sunaryadi tetap dipertahankan.

Rotasi jabatan yang sering terjadi di tubuh SKK Migas dalam satu tahun terakhir diyakini sebagai bentuk kekecewaan pemerintah terkait produksi minyak dan gas yang terus anjlok. Padahal di sisi lain, biaya cost recovery yang harus dibayar negara ke kontraktor terus meningkat. Pada 2017, cost recovery sudah ditetapkan sebesar US$ 10,4 miliar atau 24% lebih tinggi dibanding alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar US$ 8,4 miliar.

Arcandra berharap penggantian pimpinan SKK Migas akan meningkatkan kinerja lembaga sementara yang dibentuk menggantikan BP Migas tersebut. Pemerintah juga meminta SKK Migas menjalankan program lebih efektif dan efisien.
Selain meminta untuk terus mengawal cost recovery dengan menigkatkan efisiensi para kontraktor, SKK Migas dibawah para pejabat tinggi baru juga diminta untuk mengawal produksi.

“Kalau produksi tidak meningkat, bagaimana caranya tidak turun produksi itu. Kita berharap pimpinan baru juga dengan semangat baru bisa mengaplikasikan, minimal bisa melaksanakan program yang ada lebih cepat lagi,” tegas Arcandra.

Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada menyatakan pergantian pimpinan SKK mengindikasikan kinerja SKK Migas tidak optimal. “Hampir semua target produksi KKKS tidak tercapai menyebabkan target produksi menurun, namun cost recovery yang menjadi beban APBN justru meningkat,” kata Fahmy.

Dia menambahkan selain melakukan evaluasi terhadap pejabat SKK Migas, pemerintah tidak ragu mengevaluasi kinerja Kepala SKK Migas. Sosok Amien patut mendapatkan apresiasi karena telah menjadi SKK Migas menjadi lebih bersih karena penerapan sistem yang tepat dalam mengawasi alur keuangan. Apalagi Amien g punya pengalaman cukup panjang sebagai pimpinan KPK.

“Sebagai mantan Pimpinan KPK, Amien berhasil menciptakan sistem pengawasan yang dapat mencegah korupsi dan pemburuan rente di SKK Migas. Selama ini SKK Migas dikenal sebagai salah satu sarang mafia migas,” kata Fahmy.

Namun kemampuan pengawasan tidak diimbangi dengan kemampuan teknis pengelolaan sektor migas. Sebagai sosok yang memiliki background pendidikan akuntansi, Amien dinilai kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap KKKS bersifat teknis.

“Bagi Amien, yang tidak punya background dan pengalaman sebelumnya di industri migas memang agak berat untuk bisa mendongkrak kinerja SKK Migas,” kata Fahmy.(RI)