Dunia Energi Logo Minggu, 19 November 2017

Pemerintah Belum Setujui POD Masela, INPEX dan Shell Pangkas Personil di Indonesia

JAKARTA – PT INPEX Indonesia memutuskan untuk mengurangi jumlah personilnya di Indonesia seiring belum adanya persetujuan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela.

Amien Sunaryadi, Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), mengatakan karena sampai dengan Kamis, 10 Maret 2016 belum ada keputusan terhadap persetujuan Revisi POD Blok Masela yang sudah diajukan sejak awal September tahun lalu, maka INPEX Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil INPEX di Indonesia.

“Downsizing direncanakan hingga menjadi 40 % dari total personil di Indonesia. SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan dapat menimbulkan lay off,” kata Amien di Jakarta, Rabu.

SKK Migas juga menerima informasi dari Shell Indonesia bahwa CEO Shell telah meminta para engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

Menurut Amien, INPEX Indonesia sebenarnya masih sangat mengharapkan keputusan persetujuan revisi POD dapat segera diberikan. Akan tetapi, INPEX Indonesia juga menyatakan bahwa seandainya keputusan tersebut diberikan saat ini dan yang diputuskan tersebut adalah pilihan yang sesuai dengan rekomendasi SKK Migas yaitu Offshore (FLNG), maka jadwal FID (Final Investment Decision) proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari US$14 miliar akan mundur kurang lebih 2 tahun yaitu ke akhir 2020.

“SKK Migas menyayangkan bahwa dalam situasi ekonomi Indonesia yang sedang menggalakkan investasi, ternyata ada investasi besar yang sudah di depan mata harus mundur minimal 2 tahun. SKK Migas juga menyayangkan bahwa dengan terpaksa rakyat Maluku akan tertunda menerima manfaat dari proyek ini minimal untuk 2 tahun,” tandas Amien.

INPEX merupakan operator Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafuru, Maluku dengan kepemilikan 65% saham. Sisanya, dikuasai Shell 35%. Kontrak kerja sama pengelolaan blok akan berakhir pada 2028, namun hingga saat ini revisi PoD-nya belum disetujui pemerintah.

INPEX berencana menggunakan kilang LNG terapung. LNG yang diproduksi di kilang ini akan langsung dikirim ke pembeli dengan kapal tangki LNG. Untuk mendukung operasi kilang, Inpex berencana membangun basis logistik di Pulau Yamdena.

Namun, Kementerian Koordinator Maritim menilai skenario kilang LNG darat lebih menguntungkan karena biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah daripada LNG Laut. Produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia. LNG dapat di supply ke pulau-pulau disekitar Maluku dan Nusa Tenggara Timur untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakansmall carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut.(AT)

 

 

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)