JAKARTA– Selain terus berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas nasional, pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dan institusi terkait mengupayakan agar biaya produksi migas lebih efektif dan efisien.

“Industri migas tidak bisa menentukan sendiri harga jual barangnya, crude oil itu tak bisa gas juga tak bisa, pasar yang menetukan. Kalau bisnis itu tidak bisa menentukan harga jual harus efisiensi lah upayanya apa, kita dorong satu persatu, penggunaan teknologi yang lebih tepat, kedua mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu,” ujar Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM.

Menteri Jonan juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) membantu bahwa semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa efisien jadi prosesnya tidak menunggu dua tahun.

“Dokumen itu kalau di saya itu cepat, dan kalau ada aturan di pemerintah daerah yang tidak efisien maka kita kasih tahu pemdanya. Peraturan Pemerintah tentang PI (participating interest) 10% itu pemdanya harus membantu karena dia dapat 10%,” ujar Jonan.

Menurut dia, pemerntah mendorong agar proses perizinan itu dapat dilakukan denga cepat. SKK Migas terutama dipush supaya cepat dan SKK di agen yang baik dapat menjembatani antara kebutuhan kontraktor minyak dan semua proses perizinan yang ada.

Amin Sunaryadi, Kepala SKK Migas, mengatakan pemerintah daerah harus membantu efisiensi industry hulu migas. Soalnya kalau proses eksplorasinya cepet, discovery cepat, produksi cepet, pemda dapat duitnya cepat.

Terkait dengan peningkatan produksi migas, pemerintah akan mengupayakannya dengan langkah-langkah antara lain, mendorong para KKKS itu untuk bersedia melakukan eksplorasi-eksplorasi di wilayah kerja yang sudah ada, dan memberikan kemudahan-kemudahan atau insentif fiskal untuk para kontraktor migas agar bersedia melakukan kegiatan eksplorasi.

“Ini menurut saya pemnting sekali supaya semangat untuk melakukan eksplorasi ada tapi eksplorasi ini mengandung risiko usaha, kadang kalau dia melakukan eksplorasi, ngebor dapatnya dry hole hilangnya US$50 juta, hilang US$ 100 juta dan sebagainya itu risiko makanya kami sendiri itu mencoba bagaimana insentif fiscal itu bisa membantu,” ujar Jonan. (DR)