JAKARTA – Pembangunan infrastruktur gas di Indonesia harus dilakukan dengan cara khusus dan berbeda dari negara lain, bahkan tidak bisa meniru negara maju. Sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastrukturnya menjadi kompleks.

“Karena kita negara kepulauan sistem tata kelola gas tidak bisa meniru begitu saja yang dimiliki negara maju atau sistem gas negara-negara yang sudah ada,” kata IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (26/5).

Menurut Wiratmaja, meskipun tantangannya berat, Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mempercepat pembangunan infrastruktur. Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup jauh dan bisa menyebabkan kerugian bagi industri pengguna gas dan masyarakat.

“Ada ketidakadilan untuk Indonesia karena harga gas dan infrastruktur yang tidak merata. Kita hanya memiliki infrastruktur di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera dan sebagian Kalimantan Timur. Jadi bagian Indonesia lain belum tersentuh oleh gas,” ungkapnya.

Salah satu contoh dari ketimpangan fasilitas gas antar daerah dirasakan di industri keramik. Harga keramik industri Jawa Barat dibandingkan Sumatera Utara harganya jauh sekali. Dengan harga yang berbeda potensi persaingan tidak sehat juga ikut meningkat.

Wiratmaja mengingatkan selain pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan juga masalah cadangan gas yang masih belum aman.

“Neraca gas kita saat ini masih oke, tetapi beberapa tahun ke depan sudah akan defisit gas yang luar biasa,” tegasnya.(RI)