JAKARTA – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji mekanisme pembebasan lahan yang diperuntukan untuk wilayah kerja (WK) migas disambut positif pelaku usaha. Selama ini proses pembebasan lahan, terutama lahan masyarakat bisa memakan waktu bertahun-tahun sehingga berdampak pada keekonomian proyek.

Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia bidang Energi dan Migas,  mengatakan jika terealisasi langkah tersebut merupakan salah satu solusi konkrit untuk menarik investor menanamkan modal.

“Solusi bagus di industri energi atau migas jadi mengurangi risiko pembebasan lahan yang selama ini sering membuat persiapan proyek menjadi berlarut-larut,” kata Bobby kepada Dunia Energi, Selasa (3/10).

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, mengungkapkan akan segera melakukan kajian terhadap usulan untuk menjadikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sebagai eksekutor pembebasan lahan.

Ide tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan para kontraktor, terutama yang kesulitan dalam pembebasan lahan. Harga lahan yang tiba-tiba menjadi tinggi atau adanya resistensi dari kelompok atau oknum masyarakat.

Menurut Arcandra, metode itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan lahan di jalan tol,  yakni negara yang membebaskan lahan dan yang menaggung biaya adalah perusahaan.

Kementerian ESDM menjanjikan untuk segera dibahas landasan hukum untuk memuluskan rencana tersebut,  karena jika terealisasi akan membantu mempercepat proses persiapan kegiatan operasi para kontraktor, khususnya kegiatan eksplorasi yang sangat didorong  pemerintah.

“Pangkas waktu, biaya lebih murah dibanding persepsi yang membebaskan tanah kontraktor,” tukasnya dia.

Komaidi Notonegoro, Direktur Reforminer Institute, mengatakan rencana perubahan mekanisme pembebasan lahan dengan menyerahkan kepada SKK Migas bisa berdampak langsung terhadap upaya peningkatan cadangan maupun produksi.

“Ini rencana positif sehingga KKKS bisa lebih berkonsentrasi pada upaya peningkatan cadangan dan produksi,” tandas Arcandra.(RI)