Dunia Energi Logo Kamis, 23 November 2017

Pekerja Pertamina Marah Minta Dahlan Iskan Dipecat

JAKARTA- Sejak Selasa sore , 20 Mei 2014,  di Cikeas  tak jauh dari kediaman Presiden SBY terpampang spanduk yang meminta Presiden memecat Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Pemenang Konvensi Partai Demokrat itu dianggap “bermain api” karena memerintahan Pertagas, anak usaha Pertamina diserahkan ke PGN.
Spanduk yang mengatasnamakan Serikat Pertagas Pertamina Gas dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu itu berisi tulisan yang provokatif :
Presiden SBY Yang Terhormat
Dahlan Iskan Wajib Dipecat
Saham Pertagas Mau Diembat
Pekerja Pertamina Marah Berat
Seperti diberitakan Dunie-Energi sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan tetap melakukannya dengan memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk menyerahkan bisnis gas ke PGN. Dalam surat tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima Dunia Energi , disebutkan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Pertamina mengambil kebijakan melakukan integrasi PT Pertamina Gas Ke dalam PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Menteri BUMN memerintahkan melepas seluruh Saham Pertamina Persero Pada Pertagas ke PT PGN.

Seperti juga keinginan Dahlan sebelumnya untuk mengitegrasikan Bank BTN ke Bank Mandiri, putusan ini memicu keresahan di kalangan pekerja Pertamina. Jika Menteri BUMN memaksa bisa dipastikan, karyawan Pertamina akan turun ke jalan. “ Bukan hanya di lini gas saja, semua karyawan dari semua fungsi akan bergerak, “ ujar salah seorang pengurus Serikat Pekerja.

Tak hanya di kalangan pekerja, petinggi Pertamina pun sepertinya akan menolak perintah Dahlan Iskan tersebur. “Kami akan melawan.” ujar salah seorang petinggi Pertagas. Perintah itu dianggap tak sesuai dengan blue print Pertamina ke depan. “Gas itu masa depan Pertamina karena cadangannnya masih besar,” ujarnya. Jika menyerahkan pengelolaaan gas kepada PGN, Pertamina tak ubahnya sedang menggali kuburan sendiri

Selain itu penolakan ini didasarkan pada pertimbangan strategis. Posisi PGN sebagai perusahaan, terbuka, sekiar 43 % dikuassai publik dengan mayoritas asing sekitar 87%. “ Ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi . Siapa yang bisa jamin , asing itu tidak macam-macam,” ujarnya. (HT/dunia-energi@yahoo.co.id

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)