JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) berkomitmen pasokan dan distribusi gas ke industri maupun masyarakat tidak akan terganggu selama proses transisi pembentukan holding BUMN energi.

Wianda Pusponegero, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan pertemuan secara rutin dengan PGN dilakukan minimal setiap minggu untuk persiapan dalam operasional tugas Pertamina dan PGN ketika nanti telah disatukan.

“Tim gabungan kita memang fokus di arah operasional, kalau mekanisme pengalihan dan saham, itu domain pemegang saham. Kita dan PGN memastikan dari proses itu jangan sampai pasokan gas terkendala, baik ke sektor industri maupun ke user di retail,” kata Wianda di Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut Wianda, pembicaraan saat ini antara Pertamina dengan PGN fokus dalam pendataan masing-masing infrastruktur untuk diintegrasikan serta pola distribusinya. “Kita sudah mapping nanti infrastruktur yang terintegrasi dimana saja, termasuk pola supply-nya,” kataya.

Tim transisi juga melaporkan hasil diskusi ke Kementerian BUMN melalui Deputi Menteri BUMN Bidang Energi, Pariwisata, dan Infrastruktur Strategis.

Berly Martawardaya, Pengamat Energi dari Universitas Indonesia menilai menggabungkan PGN sebagai bagian dari Pertamina adalah langkah strategis untuk bisa memotong biaya tinggi yang selalu bertumpuk akibat adanya tumpang tindih pengelolaan gas.

“Holding sangat diperlukan jika tidak cost-nya akan terus bertumpuk. Dengan holding akan menjadi lebih sinergi dan artinya bisa cutting cost,” katanya.

Menurut Berly, penggabungan PGN ke Pertamina memang berpotensi menambah utang, namun hal itu biasa dalam strategi bisnis karena manfaat dari holding BUMN energi lebih besar dibanding kondisi yang ada saat ini.

“Memang tidak sempurna penyatuan ini tapi jika dibandingkan kondisi sekarang masih lebih bagus, belum sampai titik berbahaya saya kira masalah utang PGN, masih sustainable,” tandas Berly.(RI)