Operasional Siap, Holding BUMN Migas Tinggal Tunggu Keputusan Pemerintah

Redaktur | Kamis, 1/06/2017 09:42:42 | 1986 Tampilan

JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Pertamina (Persero) menegaskan secara teknis operasional dan sumber daya manusia sudah siap mengimplementasikan pembentukan induk usaha (holding) BUMN minyak gas. Holding migas akan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke dalam Pertamina.

“Kementerian BUMN menargetkan semester I 2017 selesai. Posisi kami Pertagas sudah siap, tinggal tunggu lampu hijau,” kata Toto Nugroho, Presiden Direktur Pertagas saat buka puasa bersama dengan Editor Energy & Mining Society (E2S) di Jakarta, Rabu (31/5).

Saat ini pembentukan holding migas masih terkendala payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara penyertaan modal pada BUMN yang masih belum disepakati Komisi VI DPR.

Dalam PP tersebut perpindahan saham tidak harus melalui pembahasan di DPR. Namun Komisi VI DPR menilai perpindahan saham antar BUMN melibatkan keuangan negara sehingga harus melalui persetujuan dan pembahasan di DPR.

Menurut Toto, kesiapan Pertagas untuk merealisasikan holding BUMN migas ditunjukkan dengan keberadaan tim yang melibatkan Pertamina dan PGN. Tim ini telah memetakan apa saja yang bisa disinergikan kedua perusahaan dan efisiensi yang bisa dihasilkan. Salah satu proyek yang melibatkan Pertamina dan PGN adalah pembangunan ruas pipa Duri-Dumai.

“Hal yang kami lakukan bersama adalah proyek pipa ruas Duri-Dumai, dibangun bersama Pertagas dan PGN. Konsumen gas juga dari pipa Duri-Dumai juga berasal dari Pertagas dan PGN. Ini tes atau ujian dari pemerintah, bisa tidak ini dikerjakan bersama,” ujarnya.

Dia menegaskan, Pertamina yang menguasai 70% cadangan gas nasional dan salah satu importir terbesar gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Asia Tenggara akan bertambah kuat jika dipadu dengan kekuatan PGN pada distribusi gas. “Di dunia jarang ada negara yang menerapkan bisnis gas dipisah-pisah. PTT Thailand dan Petronas dijadikan satu,” katanya.

Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, sebelumnya mengatakan pembentukan holding BUMN migas sudah sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan dua entitas bisnis gas terbesar di negara bisa disatukan untuk bisa menciptakan efisiensi.

“Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Pada awal tahun ini kita (Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN) dikumpulkan dan diamanatkan untuk merealisasikan holding migas tahun ini,” kata Edwin.

Menurut Edwin, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menargetkan segala pembahasan persiapan holding BUMN migas harus bisa segera diselesaikan, sehingga permintaan presiden segera tercapai. “Bu Menteri targetkan harus tahun ini, tapi saya optimistis semester pertama tahun ini bisa terbentuk (holding migas),” tandas Edwin.(AT)