JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  menegaskan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan tetap dibawah PT Pertamina (Persero), meskipun sebagian sahamnya akan diakuisisi PT PLN (Persero).

“Pertamina dan PLN akan memiliki saham yang sama masing-masing 50% di PGE. Jadi PGE tetap bagian dari Pertamina,” tegas Rini Soemarno, Menteri BUMN di Jakarta, Jumat (12/8).

PLN tak mau teken interim agreement

Rini mengungkapkan percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu alasan dari rencana masuknya PLN ke PGE. Apalagi, baik Pertamina maupun PLN mempunyai keunggulan kompetensi di bidangnya masing-masing.

“Jangan lupa, PLN juga tidak bisa sendiri karena dalam drilling itu ahlinya Pertamina. Tapi jual listrik bukan ahlinya Pertamina. Karena itu kami tekankan harus dilink dengan PLN,” ungkap dia.

Kementerian BUMN saat ini masih melakukan kajian masuknya penyertaan modal PLN ke PGE dengan menunjuk Danareksa sebagai konsultan.

Edwin Hidayat, Deputi BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, mengungkapkan konsep yang ingin dicapai pemerintah adalah untuk memperbesar pengelolaan panas bumi yang selama ini sudah dijalankan PGE. Untuk itu peran PLN akan ditingkatkan dengan menyertakan modal di PGE.

“PGE ini mau dijadikan tetap dibawah Pertamina, tapi WKP PLN ataupun panas bumi PLN akan masuk ke PGE. PLN injek modal ke PGE, bukan akusisi. Hanya injeksi modal dan nanti jadi 50:50,” kata Edwin.

Dia menambahkan Pertamina memiliki pekerjaan rumah cukup banyak dengan adanya berbagai proyek pembangunan kilang baru ataupun revitalisasi kilang yang ada. Semua membutuhkan modal luar biasa besar. Disisi lain percepatan pegembangan panas bumi bisa ditempuh dengan jalan membesarkan PGE.

“PGE harus dibesarkan, maka harus dibentuk satu institusi kuat secara bisnis dan keuangan yang tidak mengganggu induknya,” tandas Edwin.(RI)