JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan paling sedikit 10 Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas untuk dilelang pada tahun ini. Namun lelang tersebut dinilai masih akan terganjal belum adanya kepastian hukum dalam industri migas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor adalah dengan memperbaiki data WK migas yang akan dilelang. Karena tanpa ada pembaharuan data, lelang WK migas akan tetap dianggap tidak menarik.

“Kalau masih tetap tidak ada pembaruan data-data baru terkait blok tersebut, hasilnya ya akan sama saja dengan tahun-tahun yang lalu,” kata Pri Agung Rachmanto, pengamat energi dari Universitas Trisakti kepada Dunia Energi, Selasa (21/3).

Menurut Pri, kesiapan data adalah satu hal kunci dalam lelang tahun ini. Apalagi melihat kondisi industri migas secara global belum pulih. Hal itu bisa dilihat dari lambatnya pergerakan harga minyak dunia yang belum sesuai dengan harapan para pelaku usaha.

“Melihat kondisi iklim investasi hulu migas di tanah air saat ini, apalagi harga minyak juga masih relatif stagnan di kisaran US$55 per barel, prediksi saya kemungkinan lelang masih akan sepi peminat,” tukasnya.

Selain kepastian hukum dan kondisi harga minyak dunia, para investor diprediksi masih belum yakin dengan skema kontrak baru, gross split yang ditawarkan pemerintah.

Penerapan gross split terlebih ke WK migas yang masih dieksplorasi membuat para pelaku usaha harus berpikir keras karena risiko usaha dengan biaya yang ditanggung melalui skema gross split akan meningkat.

Tunggal, Direktur Pembinaan Hulu Kementerian ESDM, saat dikonfirmasi menyatakan pembenahan data menjadi fokus pemerintah dalam lelang tahun ini, ada 10 blok konvensional yang sudah disiapkan pemerintah. Jumlah tersebut kemungkinan besar masih bisa bertambah karena saat ini tengah dilakukan evaluasi dan terhadap beberapa blok yang sempat dilelang tahun lalu dan direncanakan akan kembali dilelang tahun ini.

“Tahun ini sudah ada 10 blok. Tapi masih ada juga yang dievaluasi dari blok yang tidak laku tahun lalu apa bisa diikutkan ke lelang tahun ini,” kata Tunggal.

Rencananya lelang WK migas tahun ini akan diumumkan dalam agenda Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2017.

Menurut Pri, jika memang pada lelang nanti banyak peminat, maka pemerintah harus tetap selektif dalam lelang nanti dengan menyeleksi dengan ketat meskipun kondisi industri migas belum kondusif.

Hal tersebut bertujuan untuk mencari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang kredibel untuk mendapatkan potensi kepastian penemuan cadangan baru. Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan pemicu pulihnya investasi di sektor hulu migas di Tanah Air.

“Kalau hanya sekedar perusahaan yang tidak kredibel dalam hal eksplorasi produksi hulu migas ya tidak bisa kita katakan juga bahwa minat investasi sudah pulih,” tandas Pri.(RI)