Dunia Energi Logo Jumat, 24 November 2017

Lelang Batal, Proyek Pembangunan Kilang Mini Diserahkan ke Badan Usaha

JAKARTA – Pemerintah membatalkan semua proses perencanaan pembangunan kilang mini, termasuk lelang program tersebut yang telah dimulai sejak akhir 2016. Hal itu seiring keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi harus bisa dirasakan masyarakat.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, mengatakan APBN akan diperuntukan untuk membayai berbagai program yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program kilang mini dianggap masih bisa dilaksanakan badan usaha tanpa perlu menggunakan APBN.

“Yang kemarin lelang ditarik terus nanti lagi dikaji. Jadi silahkan open saja siapa yang berminat langsung ajukan penawaran,” kata Wiratmaja saat ditemui seusai Forum Gas Nasional 2017 di Jakarta, Rabu (3/5).

Klaster VIII atau Maluku (Blok Oseil dan Bula) sebelumnya akan dijadikan klaster pertama yang dibangun kilang mini. Adapun tujuh klaster lainnya ditetapkan sebagai wilayah pembangunan kilang mini di antaranya klaster Sumatera Utara (Rantau dan Pangkalan Susu), Selat Panjang Malaka (EMP Malacca Strait dan Petroselat), Riau (Tonga,Siak,Pendalian, Langgak, West Area, dan Kisaran), Jambi (Palmerah, Mengoepeh, Lemang, dan Karang Agung), Sumatera Selatan (Merangin II dan Ariodamar), Kalimantan Selatan (Tanjung), Kalimantan Utara (Bunyuu, Sembakung, Mamburungan, dan Pamusian Juwata).

Untuk klaster VIII direncanakan akan dimumkan pemenang lelangnya pada kuartal I tahun ini.

Menurut Wiratmaja, para peserta yang sudah terlanjur mengikuti tahapan lelang sudah diinformasikan perihal keputusan tersebut dan tidak ada keberatan yang disampaikan. Dan para peserta lelang sebelumnya juga bisa langsung mengajukan rencana pembangunan kilang mini di wilayah lain. “Jadi akan melihat klaster ini menarik apa tidak. Nanti mereka minta izin saja,” kata dia.

Selain membuka secara bebas pengajuan pembangunan kilang mini, tidak tertutup kemungkinan pemerintah juga akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero). “Pemerintah tidak perlu lelang. Salah satunya kita tugasin ke Pertamina,” kata Wiratmaja.

Seiring telah di buka bebas, nantinya badan usaha bebas memilih wilayah mana yang akan menjadi lokasi pembangunan kilang mini. Delapan klaster yang ditetapkan sebelumnya tetap menjadi base pemilihan lokasi yang akan direkomendasikan pemerintah.

Wiratmaja meyakini pembatalan lelang ini tidak akan menganggu program lain yang bersinggungan, misalnya dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari program BBM satu harga secara nasional. “Rasanya tidak akan terganggu, kemarin saja yang ikut lelang banyak sebelum mengerucut jadi hanya lima badan usaha,” tandasnya.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)