JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta  pelaku usaha tambang,  khususnya di sektor batu bara untuk meningkatkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di sekitar area operasi. Hal ini dinilai akan berguna untuk menekan tekanan atau resistensi maupun gejolak sosial masyarakat yang kerap terjadi.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM,  menegaskan kegiatan CSR  merupakan salah satu langkah utama untuk memastikan keberlangsungan operasi pertambangan.

“Konsep CSR menurut saya konsep yang sudah harus dikembangkan. Arahan Presiden itu libatkan masyarakat sekitar, supaya mereka juga dapat manfaat apa yang bapak dan ibu (pelaku usaha) kerjakan. Ini penting untuk menjaga supaya tidak ada gejolak sosial,” kata Jonan disela penandatanganan amendemen PKP2B dan KK di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (17/1).

Dia mengatakan banyak kegiatan pertambangan yang bisa diikutsertakan masyarakat,  tidak hanya sebatas kegiatan teknis. Pelaku usaha bisa mengajak masyarakat terlibat secara tidak langsung.

“Pekerja di perusahaan bapak itu bisa berasal dari tempat lingkungan dari tempat bapak ibu melakukan konstruksi, itu lebih bagus. Kalau tidak bisa ya lebih kurang ada subkontraktor, atau ada kegiatan apa yang bisa melibatkan masyarakat setempat,” ungkap Jonan.

Jonan mengakui sering mendapatkan laporan terkait berbagai protes serta penolakan ditempat pertambangan. Kunci untuk bisa meredam kondisi itu adalah dengan memastikan adanya kepastian manfaat bagi masyarakat dengan kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka.

Jika kepastian itu sudah didapatkan maka dengan sendirinya kegiatan pertambangan akan berjalan dengan lancar.

“Jadi ini harapan supaya rasa keadilan sosial kita juga ada. Masa beraktivitas di daerah orang, kita orang asing masuk situ, kita jadi kaya tapi masyarakatnya tidak menikmati apa-apa? Ini menurut saya pentig sekali,” tandas Jonan.(RI)