Dunia Energi Logo Senin, 20 November 2017

Krisis Listrik Sumatera; PLTU 10.000 MW Terlambat Akibat Kerjasama Dengan Kontraktor China

PLTU Cilacap, salah satu pembangkit listrik dalam proyek 10.000 MW Tahap 1.

PLTU Cilacap, salah satu pembangkit listrik dalam proyek 10.000 MW Tahap 1.

JAKARTA – PT PLN (Persero) menyatakan, krisis listrik di Sumatera yang terjadi dalam empat bulan terakhir, akibat terlambatnya pembangunan beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masuk proyek percepatan 10.000 Megawatt (MW) Tahap 1. Keterlambatan itu terjadi, gara-gara PLN bekerjasama dengan kontraktor asal China.

Seperti diungkapkan Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Riau, disebabkan oleh banyak faktor. Namun dari semua faktor yang ada, krisis listrik di Sumatera sebenarnya merupakan puncak masalah, akibat terlambatnya pembangunan beberapa pembangkit listrik dalam program 10.000 MW Tahap 1.

Bambang menjelaskan, hadirnya proyek percepatan pembangunan (crash program) pembangkit listrik 10.000 MW Tahap 1, merupakan upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan beban listrik yang sangat tinggi akhir-akhir ini.

“Sebagai gambaran, tahun lalu pertumbuhan permintaan listrik mencapai 10%. Ini adalah angka pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Biasanya pertumbuhan skitar 7% sampai 9 % per tahun,” jelas Bambang di Jakarta, pekan lalu.  

Di RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran PLN) 2012, kata Bambang, awalnya juga ditargetkan pertumbuhan permintaan listrik 7,5% per tahun. Namun kenyataannya pertumbuhan mencapai 10% per tahun, dan semua harus dilayani oleh PLN. “Ini tantangan besar bagi PLN utk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

Berangkat dari tingginya permintaan itu, maka dalam proyek 10.000 MW Tahap 1, ditetapkan rencana pembangunan beberapa PLTU di Sumatera. Yaitu PLTU Teluk Sirih di Sumbar, PLTU Pangkalan Susu di Sumut, dan PLTU Nagan Raya di Aceh. Namun ketiga proyek PLTU di Sumatera itu terlambat semuanya.

Mengapa proyek-proyek itu terlambat? Menurut Bambang penyebabnya komplikasi. Diantaranya kontraktor yang tidak perform. Perlu dicatat, ujarnya, 100% PLTU dalam proyek 10.000 MW Tahap 1, dikerjakan kontraktor dari China.

“Kendala komunikasi (bahasa) dengan mereka, masalah pembebasan lahan, masalah sosial, dan lain-lain, membuat tiga PLTU di Sumatera itu tak kunjung bisa beroperasi hingga saat ini,” papar Bambang.

Ia mengakui, proyek 10.000 MW Tahap 1 merupakan pengalaman pertama PLN bekerjasama dengan kontraktor asal China. “Sebelumnya, untuk proyek-proyek pembangkit listrik seperti itu, PLN terbiasa bekerjasama dengan kontraktor dari Jepang, Jerman, atau Amerika,” ungkap Bambang.

Dalam catatan Dunia Energi, sejak awal dicanangkan pada 2006, proyek 10.000 MW Tahap 1 memang banyak kejanggalan. Berbagai kejanggalan itu mulai terasa, ketika memasuki 2010, ratusan PLTU yang direncanakan tak kunjung bisa beroperasi. Salah satu penyebabnya adalah PLTU-PLTU yang dibangun oleh kontraktor China itu salah desain.

Pada desain awal, PLTU-PLTU dalam program 10.000 MW Tahap 1 itu didesain untuk menggunakan bahan bakar berupa batubara kalori 4000 Kcal/Kg. Namun setelah terbangun, spesifikasi batubara yang dibutuhkan berubah menjadi 5000 Kcal/Kg. Padahal PLN sudah terlanjur membuka tender besar-besaran batubara kalori 4000 Kcal/Kg.

Jika dipaksakan menggunakan batubara 4000 kcal/Kg, maka harus dipasang alat tambahan penekan kadar sulfur batubara, yang harganya mencapai setengah harga satu unit PLTU itu sendiri. Padahal dipilihnya kontraktor China dalam proyek itu, karena berhasil menjanjikan harga lebih murah. Hal ini mengakibatkan sejumlah PLTU 10.000 MW Tahap 1 yang dibangun di Jawa, tidak kunjung beroperasi.

Sekarang, persoalan yang sama rupanya dialami oleh PLTU-PLTU 10.000 MW Tahap 1 di Sumatera. Selain salah desain, diketahui para kontraktor China juga ada yang gagal mendapatkan pendanaan dari perbankan, sehingga pembangunan tak kunjung dilaksanakan.

Dijadwalkan tuntas pada 2010, crash program 10.000 MW Tahap 1 yang merupakan proyek prestisius Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla saat itu, hingga kini masih terkatung-katung. Bambang Dwiyanto pun di akhir pernyataannya menyampaikan permintaan maaf, jikalau pengungkapan seputar persoalan kontraktor China itu, membuat tersinggung beberapa pihak.  

(Abraham Lagaligo / abrahamlagaligo@gmail.com)  

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)