Koordinasi dengan Pemda Lemah, Implementasi BBM Satu Harga Terhambat

JAKARTA –  Tidak hanya kesiapan infrastruktur, ada banyak kendala yang menghambat penerapan program BBM satu harga, salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).

Henry Achmad, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), mengungkapkan kendala dirasakan saat PT Pertamina (Persero) mulai mengurus administrasi kelengkapan perizinan ketika akan membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke Pemda.

Tidak jarang pemetaan wilayah ataupun titik penerapan BBM satu harga yang telah dilakukan  Direktorat Jenderal Migas, bersama dengan Pertamina berbeda dengan kondisi di lapangan yang dilaporkan Pemda setempat.

“Ada titik yang sudah ditetapkan dalam program 2017 ternyata sampai di daerah ada hambatan juga. Misalnya titik A sudah ditetapkan, maunya Pemda di titik B. Ini kadang yang jadi masalah,” kata Henry dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/10).

Henry mencontohkan saat ingin membangun SPBU di Mentawai sudah ada titik yang ditetapkan  Ditjen Migas dan Pertamina, tapi ternyata Pemda memiliki rencana lain untuk membangun SPBU di titik yang berbeda. Padahal Pertamina sudah mengeluarkan izin prinsip dititik yang ditetapkan.

“Tapi pemda belum merestui di titik yang sudah ditetapkan dengan pemerintah. Ini suatu hal yang harus kita selesaikan,” ungkap dia.

Persoalan ini terlihat tidak terlalu besar jika dibandingkan permasalahan kesiapan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan besar.

Menurut Henry,  untuk berkoordinasi dengan Pemda ternyata cukup menyita waktu persiapan pembangunan. “Rata-rata bisa sampai dua minggu,” tukas dia.

Selama ini Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas bersama dengan Pertamina  hanya melakukan survei dengan pertimbangan teknis, untuk menentukan lokasi mana yang pantas untuk implementasi BBM satu harga.

Belajar dari pengalaman pada tahun ini, Henry menegaskan akan merubah strategi implementasi program BBM satu harga pada tahun depan.

“Supaya tidak terjadi lagi, kami akan coba bicara dengan Pemda. Kita akan duduk dengan Pemda sebelum menentukan titik ini. Karena kita yakin Pemda paham betul dengan kondisi tempatnya,” tandas Henry.