Dunia Energi Logo Jumat, 17 November 2017

Kontribusi Listrik EBT Dipatok 22 Persen pada 2025

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik mencapai 22 persen pada 2025 atau sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 sudah direvisi target penggunaan EBT dalam ketenagalistrikan. Jenis energi primer EBT mencakup air, panas bumi, dan EBT lainnya mencapai sekitar 22 persen pada 2025.

“Ini sesuai RUEN, yang menggariskan bahwa paling kurang 23 persen di 2025, kira-kira 22,5 persen mix renewable energi,” ujar Jonan di Jakarta. Angka ini naik dibandingkan target sebelumnya sebesar 19,6 persen pada 2025.

Penggunaan batu bara sebagai sumber energi primer pembangkit listrik batu bara pada 2025 ditargetkan mencapai 50 persen, gas 25 persen, dan sisanya bahan bakar minyak (BBM) 0,5 persen. “Yang bisnis BBM dengan PLN mesti pindah. Jangan memperbanyak penggunaan solar,” kata Jonan.

Pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan peraturan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) penghasil gas untuk menjual gas kepada PT PLN (Persero) sesuai dengan harga yang ditetapkan.

“Minggu ini sedang finalisasi, minggu depan selesai kami akan terbitkan Permen (Peraturan Menteri ESDM) semua KKKS penghasil gas menjual gasnya pada PLN dengan harga yang sudah diatur, juga kontraknya jangka panjang,” kata Jonan.(RA)

Komentar

  1. Surya Tarmizi Kasim mengatakan:

    – Mengingatkan Pak Menteri ESDM bahwa telah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ternyata perkembangan EBT di Indonesia masih sangat kecil sampai saat, dan ,apakah dengan mematok angka 22% EBT pada tahun 2025 realistik? coba intropeksi regulasi kementerian ESDM dengan Peraturan PLN akhir-akhir ini pada tumpang tindih bukan?
    -Perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan jadi membangunnya tidak melihat dari satu sisi.
    Bahwa yang pasti ganti menteri atau rezim ganti kebijakan,mengelola listrik tidak segampang membalik tangan,apakah infrastruktur atau komoditi ternyata prakteknya ambigu,memang kita berulang tak mau belajar.Terima kasih

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)