JAKARTA – Terhitung sejak tahun 2.000, banyak investor yang berminat membangun kilang minyak di Indonesia. Tapi tak ada satu pun yang diizinkan pemerintah. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Wisnuntoro, mensinyalir ada pihak yang sengaja membiarkan kilang minyak di Indoensia tidak berkembang.
Saat ini, kapasitas kilang yang dimiliki Pertamina mencapai 1,05 juta barel. Sedangkan kebutuhan mencapai 1,6 juta barel. Dengan kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja Pertamina harus menutupi dengan impor. “Dari dulu itu selalu tidak berhasil. Tanda tanya besar. “ ujar Wisnuntoro dalam diskusi di gedung Dewan Pers, Minggu siang.
Jika yang disebutkan Wisnuntoro betul, bisa dipastikan bahwa pihak yang mengganjal pendirian kilang minyak itu mendapatkan “fee” dari impor BBM yang jumlahnya memang menggiurkan. Siapa “pihak” yang dimaksud tersebut? Apakah pengusaha atau oknum pemerintahan, Wisnuntoro tak menyebutkan secara gambalang.
Ia hanya menyebutkan pihak yang dimaksud itu bagian dari pemerintahan sebelum Jokowi. “Saya tidak sebutkanlah, dari pemerintahan yang dulu-dulu,” ujarnya. Jika mengacu pada tahun 2000, seperti disebutkan Wisnuntoro , dimulai dari era pemerintahan Megawati yang melanjutkan kepemimpinan Gus Dur, dari 2.000- 2.003. kemudian pemerintahan SBY yang memegang kendali pemerintahan selama dua periode 2004-2009 dan 2.009-2014.
Sekarang . pihak “kuat” ini, menurut Wisnuntoro sudah tak ada lagi. Terbukti dengan akan doresmikan kilang di Cilacap dalam satu dua bulan ke depan. “ Sekarang kita berbenah bangun kilang” ujarnya . “ Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang ini berkembang terus, pemerintahan pertama ini kita sudah punya kilang yang fight, paling enggak kita bisa bikin 1,6 juta barel per hari. Jadi tidak dimainkan dengan Singapura lagi. Kita lebih mandiri lah,” Wisnuntoro menegaskan. (HTN)