JAKARTA –  Institut Teknologi Bandung (ITB) akan mengembangkan kampus berkonsep techno-park di daerah Walini, Purwakarta. Kehadiran moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung, dimana Walini menjadi salah satu tempat persinggahan, tentu akan sangat membantu akses ke kampus ini.

“Adanya rencana pemerintah membangun jalur kereta cepat  akan mendorong kami untuk segera membangun kampus ini.  Jika selama ini Jakarta-Bandung butuh 3 jam bahkan lebih maka dengan kereta cepat hanya butuh 36 menit. Tentpiu akan sangat membantu dari sisi akses dan koneksi,” tutur Rektor ITB Kadarsyah Suryadi, saat dihubungi, Minggu (11/10).

Dia mengaku menyambut baik rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki angkutan masal dan kereta cepat bisa jadi salah satu solusinya. “Nilai tambahnya selain cepat dan bisa menjadi solusi atas permasalahan kemacetan, juga lebih ramah lingkunan dan membantu Pemerintah menekan konsumsi BBM. Sudah saatnya Pemerintah membangun transportasi yang tidak menggunakan BBM karena produksi minyak kita sudah terus menurun,” tegasnya.

Pengembangan kota Walini, Cikolang sudah dibicarakan sejak empat tahun silam oleh PT Perkebunan Nasional (PTPN), Pemprov Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan ITB. Di area perkebunan yang sudah tidak produtif tersebut akan dibangun berbagai proyek salah satunya adalah Kampus ITB dengan konsep tecno-park yang ramah lingkungan dimana dunia perguruan tinggi bisa langsung terkoneksi dengan dunia industri. “Konsep ini sangat membantu  meningkatkan inovasi dan peningkatan kualitas SDM.  Di sini perguruan tInggi tidak lagi sebagai tempat pendidikan tetapi juga penelitian dan inovasi” papar Kadarsyah.

Selain itu, kampus baru dan kegiatan lainnya di Walini akan mendorong pertumbuhan pemukiman dan pusat ekonomi baru. Hal ini, kata Kadarsyah, sudah terbukti dengan pertumbuhan kawasan Jatinangor setelah ada Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan ITB. “Kami dari ITB sudah menyatakan akan mendukung dengan rencana ini khusus dalam pengembangan Walini. Dan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung pasti akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sana,” katanya.

Harun al-Rasyid Lubis,  Chairman Infrastructure Partnership Knowledge Center (IPKC), menambahkan kehadiran kereta cepat atau kereta dengan kecepatan di atas 200 kilometer/jam bisa dibilang sebagai lompatan peradaban. Moda transportasi ini sudah dikembangkan di banyak negara mulai dari Eropa bahkan di Asia seperti China dan Jepang. “Bahkan sudah masuk dalam daftar nomor satu [proyek infrastrutur transportasi]. Jadi, pengembangan kereta cepat di Indonesia bukan suatu yang baru dan kita sudah punya referensi di banyak negara,” ungkapnya, Minggu.

Menurut dia, kehadiran kereta cepat ini secara umum akan memberi manfaat dari sisi ekonomi dan lingkungan. Kereta cepat diyakini lebih ramah lingkungan.  “Kami bersyukur pemerintah sekrang sudah mulai mengembangkannya. Ini merupakan sebuah grand design yang bisa membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia.  Sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya,” kata Harun.

Manfaat ekonomi terbesar, kata Harun, berupa surplus bagi pengguna terutama dalam bentuk penghematan waktu. Selain itu, semakin longgar dan lancarnya lalu lintas di moda lain , akan memberrikan manfaat ekonomi lain yakni  penghematan biaya pemeliharaan prasarana  jalan maupun rel. “Manfaat ekonomi lainnya adalah berupa surplus produsen, sebagai wujud value creation dengan meningkatnya nilai lahan dan properti yang tentunya dinikmati oleh para pemilik tanah dan  properti sepanjang koridor kereta api cepat, terutama lahan yang dekat dengan stasiun,” katanya. Sebagian value added ini harus bisa diinternalisasi atau ditangkap sebagai sumber pendanaan prasarana.

Manfaat lainnya dari pembangunan kereta api cepat, ungkap Harun, adalah terciptanya lapangan kerja dan dampak pertumnuhan ekonomi wilayah.  “Semua itu hanya bisa terjadi bila struktur proyek kereta api cepat dirancang dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar dihasilkan  harga yang terbaik (best price) bagi masyarakat, sembari pemrakarsa masih mendapatkan imbal hasil yang sepadan,” harapnya.

Harun menegaskan, kesempatam dan kompetisi harus dibuka selebar-lebarnya bagi industri pemasok perkeretaapian manapun dalam proyek kereta api cepat ini.  “Hampir semua proyek transportasi disamping memiliki manfaat yang positif, pasti juga memilki risiko dan dampak negatif. Ini bagian penting yang harus dikaji secara seksama  oleh publik,” tegasnya.

Dia mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus tetap berdiri paling depan sebagai badan regulator kereta api untuk mengawasi persaingan antaroperator dan menerima kembali asset kereta api yang telah berakhir masa konsesinya.  “Untuk itu pemerintah perlu segera membentuk   Otorita Kereta Api Cepat  atau Badan Pengelola Aset KA yang bertugas merumuskan investasi jangka panjang kereta api cepat di Indonesia. Isu kereta api cepat ini sebagai pendorong perubahan budaya dalam jangka panjang. Untuk itu pemerintah harus punya grand strategy economi dalam pengembangan kereta api cepat di Pulau Jawa,” tandasnya.(LH)