JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) meminta Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan menengahi dua kabupaten yang berebut untuk menjadi lokasi pengembangan Blok Masela di Provinsi Maluku.

Taslim Z Yunus, Kepala Bagian Humas SKK Migas, mengungkapkan ada dua kandidat wilayah yang saat ini beradu argumentasi merasa paling cocok untuk dijadikan pusat lokasi pengembangan Blok Masela.

“Kami sudah cek ke Maluku, salah satu masalahnya adalah ada dua kabupaten berebut, yakni Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara.  Yang satu minta dan yang lain juga. Kalau sudah begini harus ada intervensi, Kemendagri yang putuskan,” ujar Taslim.

Menurut dia, penentuan lokasi untuk proyek Masela harus memenuhi syarat yakni dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Tidak hanya operator, Inpex Corporation, namun juga pemerintah.

SKK Migas mengusulkan untuk langkah pertama menyikapi masalah tersebut adalah pemerintah daerah yang harus mengambil tindakan sehingga persoalan ini tidak berlarut. Salah satunya dengan meminta Gubernur Maluku menyelesaikan secara kekeluargaan.

Konflik sosial di daerah tentu saja berpengaruh terhadap target revisi plan of development (PoD) Blok Masela. Pengembangan proyek dipastikan mundur dan akselerasi sulit dipercepat “Harusnya rampung 2019, tapi kami tetap dorong Inpex untuk segera PoD,” tandas Taslim.(RA)