JAKARTA – Langkah PT PLN (Persero) untuk ikut mengembangkan energi panas bumi dinilai bisa menjadi jalan perusahaan listrik negara itu mengukur tingkat risiko proyek-proyek energi baru terbarukan, termasuk panas bumi. Apalagi regulasi yang ada memungkinkan PLN mendapat penugasan mengembangkan wilayah kerja panas bumi.

“Sangat positif karena dengan demikian PLN bisa mengukur tingkat risiko pengembangan panas bumi,” ujar Abadi Poernomo, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) kepada Dunia Energi, baru-baru ini.

PLN, Selasa (21/6) memulai konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu, Maluku Tengah berkapasitas 2×10 megawatt. PLTP pertama yang dibangun di Provinsi Maluku tersebut ditargetkan beroperasi komersial (Commercial Operation Date /COD) pada 2019.

Menurut Abadi, PLN antusias mengembangkan panas bumi untuk dapat membuktikan bahwa biaya investasi panas bumi tidak setinggi yang diminta produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).

“Tapi jangan sampai bila terjadi kegagalan investasi kemudian akan mempengaruhi BPP,” tegas Abadi.

Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Tulehu memiliki potensi sebesar 60 MW dimana untuk awal proyek ini, PLN mengembangkan sebesar 2×10 MW. Tulehu merupakan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) kedua yang dikembangkan PLN.

Nicke Widyawati, Direktur Perencanaan Korporat PLN, sebelumnya mengatakan pengembangan PLTP Tulehu merupakan pembuktian bahwa PLN mampu mengembangkan potensi panas bumi dari hulu hingga hilir, untuk memberikan tarif listrik yang ekonomis di sistem Ambon.

“Jika hasil drilling terbukti menjanjikan, maka akan dibangun tiga sumur tambahan pada tahap kedua yang terdiri dari dua sumur produksi dan satu sumur injeksi,” kata Nicke.

PLN telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengembangkan enam wilayah kerja panas bumi. Tulehu adalah salah satu yang telah memasuki tahapan eksplorasi dimana telah Ada 2 (dua) WKP Mataloko & Ulumbu di Flores – NTT yang telah beroperasi sejak 2010.

Guna mendukung ketahanan energi nasional dan mengakselerasi peningkatan bauran energi dari panas bumi yang ditargetkan hingga 2026 sebesar 7 GW, PLN telah mengajukan tambahan penugasan WKP berikutnya yang total keseluruhan berjumlah 14 WKP dengan kapasitas sebesar 1.000 MW

Enam WKP yang sudah dimiliki PLN ialah WKP Ulumbu di kabupaten Manggarai (Nusa Tenggara Timur) dengan potensi 40 MW; WKP Mataloko di kabupaten Ngada (Nusa Tenggara Timur) dengan potensi 20 MW; WKP Tulehu di kabupaten Maluku Tengah (Maluku) dengan potensi 60 MW; WKP Ciater di kabupaten Subang (Jawa Barat) dengan potensi 60 MW; WKP Atadei di kabupaten Lembata (Nusa Tenggara Timur) dengan potensi 10 MW; dan WKP Songa Wayaua di kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara) dengan potensi 10 MW.

PLN sebagai off taker tunggal energi listrik dari panas bumi diharapkan PLTP Tulehu yang dikembangkan PLN dapat menjadi acuan harga listrik panasbumi yang saat ini masih diatas harga jual listrik sesuai TDL yang ditetapkan pemerintah. Apalagi pengembangan panas bumi berisiko tinggi dan saat ini masih sangat mahal biaya investasinya.(RA)