JAKARTA – Exxonmobil Indonesia, operator dari proyek Banyu Urip siap meningkatkan kuantitas produksi siap jual (lifting) minyak di Blok Cepu sesuai dengan target pemerintah yang menginginkan sebesar 200 ribu barel per hari (bph).

Erwin Maryoto, Manager Public and Government Affairs Exxonmobil Indonesia, mengatakan sejak beberapa bulan lalu Exxonmobil sudah melakukan ujicoba peningkatan produksi yang semula 185 ribu bph menjadi rata-rata 200 ribu bph. Selain produksi, peningkatan lifting juga diminta pemerintah.

Exxon akan mensiasati peningkatan lifting dengan memperbaiki management lifting di Floating Storage Offloading (FSO) Gagak Rimang yang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 1,7 juta barel.

“Pengelolaan lifting-nya supaya lebih pasti jangan sampai telat. Kalau telat itu bisa penuh. Awalnya target setiap bulan itu 7-8 kali, kalau sekarang itu sekitar 8 sampai 10 kali,” kata Erwin kepada Dunia Energi.

Salah satu langkah memperbaiki management lifting dengan mengkoordinasikan alur trasportasi kapal-kapal tanker yang dioperasikan PT Pertamina (Persero) saat mengambil minyak bagian negara.

“Jadi mereka (Pertamina) yang kita ajak koordinasi, jangan telat ambil, harus tepat waktu sesuai volume,” ungkap dia.

Management lifting penting apalagi jika terjadi masalah seperti gangguan cuaca atau faktor alam yang bisa mempengaruhi kinerja produksi. Pada Februari lalu produksi Blok Cepu sempat anjlok hanya sekitar 50 ribu bph akibat adanya gangguan cuaca.

“Kalau kita lebih baik management lifting-nya jangan sampai telat itu akan relatif aman. Cuaca jelek kan tidak akan lama-lama kaya kemarin cuaca jelek tujuh hari itu juga tidak sampai shutdown,” ungkap Erwin.

Dia menambahkan Exxonmobil dipastikan siap mengimplementasikan produksi minyak dengan rata-rata 200 ribu bph yang sejak awal tahun ini dujicobakan. Fasilitas dan infrastruktur perusahaan siap dalam menopang produksi sebesar itu.

Selain persiapan infrastruktur, persiapan lingkungan termasuk pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga sudah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH). Sebelumnya juga sempat dilakukan pembahasan bersama dengan Stakeholder Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kepala desa serta LSM.

“Sudah dapat masukan. Nanti kita selesaikan dalam dokumen yang akan diserahkan mungkin akhir bulan ini,” kat Erwin.(RI)